Upacara Kenegaraan Hari Kemerdekaan ke-79 yang dirayakan pada 17 Agustus 2024 hari ini, diselenggarakan secara berbeda.
Sepanjang saya ingat, biasanya dilangsungkan di satu tempat yakni Istana Merdeka di kawasan Medan Merdeka Utara Gambir Jakarta Pusat.
Kali ini, di dua tempat dan dilangsungkan secara bersamaan, selain di Istana Merdeka, juga di Ibukota baru Nusantara (IKN).
Presiden Joko Widodo menjadi inspektur Upacara Hari Kemerdekaan RI Ke-79 di IKN, beserta Ketua DPR Â Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD La Nyala Matalliti dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Sedangkan di Istana Merdeka, inspektur upacaranya Wakil Presiden RI, KH. Maaruf Amin dengan disertai Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan para tamu undangan lainnya.
Lewat siaran langsung yang saya saksikan di layar kaca, bisa dilihat bahwa penyelenggaraan Upacara Kenegaraan HUT Kemerdekaan ke-79 kalinya itu, meskipun di dua tempat berbeda tapi waktu dan setiap detil jalannya upacara dilaksanakan bersamaan.
Menarik memang, cuma tentu saja menyelenggarakan Upacara Kenegaraan HUT Kemerdekaan yang  memiliki tema " Nusantara Baru Indonesia Maju"  di dua tempat berbeda dengan magnitudo yang serupa, akan menggandakan anggaran yang harus disediakan oleh Negara.
Mengutip CNNIndonesia, yang merujuk pada pernyataan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata, 13 Agustus 2024. Anggaran Upacara Kenegaraan HUT Kemerdekaan RI ke-79 menelan anggaran Rp87 milyar.
"Tahun ini kami menyiapkan anggaran Rp87 miliar untuk perayaan 17 Agustus di IKN, kalau dibanding tahun lalu di Jakarta itu Rp53 miliar," kata Isa.
Naik hingga nyaris dua kali lipat, anggaran itu meningkat untuk kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana upacara di IKN.
Mungkin angka ini belum termasuk biaya akomodasi para peserta upacara yang  juga pastinya sangat besar.
Polemik anggaran pelaksanaan upacara kenegaraan HUT Kemerdekaan RI ke-79 Â tahun 2024 ini, sempat mencuat keras kepermukaan setelah isu penyewaan kendaraan sebanyak 1.000 unit mobil jenis Alphard produksi Toyota yang mencapai Rp25 milyar, digoreng sedemikian rupa oleh sejumlah pihak, walaupun belum jelas kebenaraanya.
Isu yang kemudian dibantah oleh pihak Sekretariat Negara selaku penyelenggara resmi upacara kenegaraan tersebut, memenuhi ruang publik di dunia maya Indonesia selama beberapa hari.
Walau pun memang akhirnya, hal itu faktanya tidak benar karena tamu undangan peserta menggunakan bus listrik untuk menuju lokasi upacara, tetapi kenaikan anggarannya tetap tak bisa dihindari.
Anggaran Upacara Kenegaraan sebesar Rp87 milyar, jika diperbandingkan dengan seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini yang sebesar Rp3.325,1 triliun, memang tak terlalu besar, tapi jika dipergunakan untuk hal-hal nyata yang lebih produktif demi kesejahteraan rakyat Indonesia bakal lebih bermanfaat.
Apalagi, menurut Kemenkeu, defisit APBN 2024 diproyeksikan bakal membengkak mencapai Rp609,7 triliun atau 2,7 persen dari PDB. Angka tersebut lebih tinggi dari yang ditargetkan sebelumnya di APBN yakni sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29 persen dari PDB.
"Kenaikan defisit Rp80,8 triliun adalah kombinasi dari pendapatan negara yang tadi mengalami beberapa koreksi, atau tidak mencapai target maupun kontraksi yang besar dari PNBP, pajak dan bea cukai, terutama di semester-I. Tetapi kemudian kita bisa tumbuh tipis di semester-II. Dan juga belanja negara yang mengalami positif growth hingga 9,3 persen," ungkap Menkeu Sri Mulyani Indrawati seperti dilansir VOA.Com.
Sebagai konsekuensi dari defisit APBN, mau tidak mau Pemerintah harus menggali lebih dalam utangnya, demi memenuhi belanjanya.
Tak ada yang salah memang dengan utang negara, toh sejak jaman baheula, APBN Indonesia memiliki skema defisit tidak berimbang. Sebagai negara berkembang defisit anggaran memang cukup lazim.
Bukan hanya Indonesia, hampir seluruh negara di dunia termasuk negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang atau Jerman defisit APBN-nya juga cukup dalam, sehingga utang mereka pun sangat besar bahkan rasio-nya berkali-kali lipat Indonesia, Jepang misalnya rasio utang terhadap PDB-nya mencapai 250 persen, atau 2 setengah kali lipat PDB-nya.
Menurut dokumen APBNKita edisi Juli 2024, nilai total  utang Pemerintah Indonesia hingga 30 Juni 2024 sebesar Rp8.444,8 triliun.Naik Rp91,85 triliun dibandingkan bulan sebelumnya.
Dengan perkembangan tersebut, rasio utang Pemerintah terhadap PDB turut terkerek menjadi 39,13 persen, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 38,71 persen.
Meskipun meningkat, realisasi utang terhadap PDB masih dibawah batas atas utang dan target strategi pengelolaan utang jangka menengah.
Berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 batas rasio utang Indonesia maksimal 60 persen. Sedangkan mengacu pada Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2023-2026 targetnya, 40 persen.
Jika ditinjau dari sisi komposisinya, utang negara didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan denominasi Rupiah. Tercatat utang negara dalam bentuk SBN sebesar Rp7.418,7, setara dengan 87,55 persen dari total utang negara.
Detilnya, SBN yang diserap pasar domestik Rp5,967,7 triliun  yang terdiri Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp4.732,4 triliun, SBN berbasis syariah atau Sukuk Rp1.234,9 triliun.
Lantas jika dilihat berdasarkan denominasi valuta asing, nilainya sebesar Rp1.451 triliun. Sedangkan jumlah utang negara yang berasal dari pinjaman langsung  sebesar Rp1.026,1 triliun atau setara dengan 12,51 persen dari total utang negara keseluruhan. Nilai utang itu terdiri dari Rp38,10 triliun utang dalam negeri, dan Rp988,01 triliun dari pinjaman luar negeri.
Komposisi utang negara yang didominasi oleh SBN, artinya Pemerintah Indonesia jauh lebih banyak berutang pada pasar keuangan global dan domestik.
Dampak positifnya, Indonesia tak akan didikte oleh satu pihak tertentu seperti pada masa Orde sebelumnya yang utangnya langsung pada negara-negara tertentu.
Namun, jangan lupa berutang pada pasar keuangan juga memiliki risiko cukup besar kalau sampai  gagal bayar atau default, seperti yang terjadi pada Srilanka.
Indonesia bisa dihukum pasar, dan dianggap sebagai negara bangkrut. Tapi tenang, sepanjang sejarah perekonomian Indonesia modern tak pernah berada dalam situasi default. Dan risiko ini sebenarnya dapat di mitigasi dengan cara melakukan refinancing atau rollover, menerbitkan surat utang baru untuk membayar utang lama.
Kendati demikian, bukan berarti Pemerintah bisa membabi buta berutang.Â
Penyelenggaraan Upacara Kenegaraan di dua lokasi memang memberikan makna simbolis tentang pembangunan IKN, namun peningkatan anggaran yang signifikan perlu menjadi perhatian.Â
Dalam konteks pengelolaan APBN secara keseluruhan, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran harus selalu diutamakan. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama dalam situasi defisit anggaran yang membutuhkan pengelolaan utang yang hati-hati.
Kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan susah payah harus diimbangi dengan pengelolaan keuangan negara yang bijaksana dan bertanggung jawab, demi mewujudkan Indonesia Maju yang sejahtera dan berdaulat
Merdeka.... Merdeka
