Lantaran algoritmanya akan disetting hanya untuk konten-konten yang telah disetujui oleh Pemerintah yang biasanya bakal mengacu pada perusahaan-perusahaan media besar, yang secara struktur lebih terorganisasi dan memiliki kapabilitas untuk sejalan dengan kode etik jurnalistik seperti yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, menurut Google, alih-alih membangun jurnalisme berkualitas, peraturan ini justru dapat memberangus keberagaman sumber berita bagi publik, lantaran kekuasaan dalam menentukan mana berita yang boleh tayang online, mana yang tidak, diberikan pada sebuah lembaga non-pemerintah dan konten berita mana saja yang boleh menghasilkan uang dari iklan, mana yang tidak diperkenankan.
Apabila pendapat Google ini memang benar, artinya yang akan terdampak langsung dari Perpres adalah para pembuat konten, baik itu yang bersifat teks seperti blogger, atau pun konten-konten yang produknya audio visual seperti Youtuber.
Andai ini benar, salah satu yang akan terdampak mungkin Kompasiana dan para penulis di dalamnya, karena sangat mungkin kita tak akan lagi menemukan tulisan kita di mesin pencari Google karena dianggap tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik.
Meskipun secara naluriah sebagai penulis kita selalu mencoba agar berimbang dalam menuliskan opininya, tapi sangat mungkin jika diukur menggunakan kode etik jurnalistik yang saklek , ya tak sesuai juga.
Apalagi jika kita bicara dari sisi pendapatan, yang diukur berdasarkan berapa banyak viewer yang membaca artikel kita. Selama ini, tanpa bantuan algoritma Google tak mungkinlah artikel di Kompasiana bisa dibaca hingga ribuan bahkan jutaan.
Sungguh ini sangat mengkhawatirkan, dan peraturan ini bisa membawa kita mundur 25 tahun ke belakang, ke masa Orde Baru yang benar-benar membatasi keberagaman sumber informasi.
Peraturan ini sebenarnya demi kepentingan siapa sih dibuat? Mogul-mogul media yang selama ini merasa kuenya ikut dimakan oleh masyarakat luas atau gimana?
Come on, lebih baik Pemerintah fokus menguatkan literasi kepada masyarakat dibandingkan membuat aturan-aturan untuk membatasi keberagaman informasi.
