Hingga September 2021 saja, pembangunan jalan Trans Papua sudah tembus sepanjang 3.446 km. Betul belum semuanya belum mulus dan beraspal, yang kondisinya seperti ini baru sepanjang 1.733 km, sedangkan sisanya 1.712 km masih belum beraspal.
Dengan fakta ini, hanya dari pembangunan jalan nasional gratis di Trans Papua saja, panjang jalan pada masa Pemerintahan Jokowi sudah jauh lebih panjang dari klaim Anies saat mengkritik yang menurutnya hanya 599 km saja.
Belum lagi jika kita berbicara  pembangunan jalan nasional non-tol di daerah-daerah lain terutama di beberapa daerah perbatasan yang selama ini tertinggal, ya pasti lebih jauh lebih panjang lagi kilometernya.
Menurut data BPS, total panjang jalan di Indonesia hingga tahun 2022 mencapai 549.161 km.
Jika dibandingkan dengan tahun 2016 di masa awal periode pertama Pemerintahan Jokowi hingga tahun 2022 ada penambahan jalan sepanjang 11.324 km.
Katakanlah panjang jalan tersebut dikurangi dengan pembangunan jalan tol di era Jokowi yang menurut data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) per Maret 2023 mencapai 1.697 km.
Maka pembangunan jalan nasional non-tol, tak berbayar di masa Jokowi mencapai 9.627 km, hampir 20 kali lipat dari klaim Anies dalam kritiknya tersebut yang katanya hanya 599 km saja.
Aneh saja, Anies Baswedan sebagai seseorang yang pernah menjabat di Pemerintahan sebagai Menteri dan Gubernur serta sebelumnya adalah seorang akademisi, tak berpikir logis berdasarkan fakta-fakta yang ada.
Malah hanya sekedar membaca data yang bersumber dari media daring tanpa melalui analisa yang komprehensif terlebih dahulu, sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh orang dengan kapasitas sekelas Anies Baswedan yang katanya bakal menjadi calon presiden, bukan calon lurah.Â
Ndilalahnya, ternyata dugaan salah membaca data tentang panjang jalan di dua pemerintahan berbeda oleh Anies itu terkonfirmasi setelah dalam kesempatan lain pasca pernyataan Anies ini rame menjadi polemik, birokrat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang merupakan si "empunya" jalan di Indonesia menerangkan dengan lebih jelas terkait data yang bersumber dari BPS tersebut.
"Yang disebut bahwa pembangunan jalan SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, bukan itu data BPS. Jadi salah interpretasi data BPS," ujar Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahardian, seperti dilansir Kumparan.com. Rabu (24/05/2023) kemarin.
