Lantaran seperti diungkapkan Ketua Umum PSSI dan juga Jokowi dalam acara Silaturahmi Ramadan Bersama Presiden Jokowi di Kantor DPP PAN, Minggu (02/04/2023) kemarin penyebab utama gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia karena ada kepala daerah yang melanggar komitmennya.
Padahal dua Gubernur dari PDIP penolak kehadiran timnas Israel, Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelumnya telah sepakat menandatangani komitmen sebagai tuan rumahÂ
"Lapangannya dicek, perbaiki, dicek lagi, diperbaiki di cek lagi, tidak semudah itu, dan saat ini menandatangani Guarantee Country Host dan City Host di situ sudah tercantum semuanya apa apa yang harus kita komitmen kan dan kita tanda tangan," kata Jokowi, seperti dilansir CNNIndonesia.com.
Saya yakin kalau kedua Gubernur dari PDIP ini tak menolak, dan ada ormas atau pihak lain yang menolak kehadiran timnas Israel, FIFA sangat mungkin tak akan membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia u-20, sepanjang  Pemerintah Indonesia bisa menjamin keamanan para peserta dan keberlangsungan pertandingan sesuai standar FIFA.
Pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia ini implikasinya sangat panjang dan luas, bukan sebatas di lingkup sepakbola, secara ekonomi pun jelas terdampak.
Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno potensi kerugian materi karena pembatalan ini mencapai Rp. 3,7 triliun.
Belum lagi biaya untuk persiapan event dan perbaikan infrastruktur stadion yang akan digunakan.
Bagaimana nasib para pelaku usaha UMKM mitra produksi 58 item merchandise dan souvenir Piala dunia yang sudah memproduksi barangnya?
Bagaimana nama baik Indonesia dikancah pergaulan internasional terutama dalam hal kemungkinan Indonesia untuk menjadi tuan rumah event olahraga internasional?
Dus, apa kabar dengan sanksi yang pasti bakal dijatuhkan FIFA terhadap Indonesia yang potensial membuat Indonesia dikucilkan dari ekosistem sepakbola dunia.
PDIP mau bertanggungjawab?
