Saat mengajukan penambahan anggaran ke DPR asumsi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menggunakan dasar perhitungan harga minyak mentah dunia US$ 100 per barel, dengan asumsi kurs per satu dolar AS, Rp. 14.450 dan perkiraan volume konsumsi untuk pertalite sebesar 23,1 juta kilo lier serta solar sebesar 15,1 juta kilo liter.
Besaran subsidi ini bisa saja terus membengkak apabila angka-angka asumsi di atas ternyata di bawah angka yang terjadi di lapangan.
Dan apabila besaran subsidi itu tetap diteruskan, bisa jadi APBN Indonesia berpotensi jebol, sehingga menggerus kebutuhan belanja negara lain yang juga sangat penting
Oleh sebab itu, Pemerintah kemudian mengkaji kemungkinan mengurangi subsidi meski dengan konsekuensi harga BBM di tingkat masyarakat menjadi naik.
Jika BBM naik sudah dapat dipastikan akan berefek domino terhadap kenaikan komoditas lain terutama pangan, yang tanpa kenaikan BBM saja, merujuk pada data dari Bank Indonesia, sudah  mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10 persen.
Implikasinya sudah pasti inflasi yang dijaga benar oleh pemerintah Jokowi, juga diperkirakan bakal melesat naik.
Sejumlah pandit ekonomi tanah air memprediksi, jika BBM naik maka inflasi berpotensi menembus angka 7 persen secara year on year (YOY).
Semua barang akan naik dan tarif transportasi darat, laut dan udara pun akan semakin tinggi. Dengan kondisi seperti itu daya beli masyarakat bakal menurun, hingga akhirnya mengurangi konsumsi.
Alhasil, harapan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen tinggal menjadi kenangan. Kondisi ini tak hanya akan berdampak pada masyarakat lapisan bawah saja tetapi juga bakal menghajar secara telak golongan ekonomi menengah.
Karena pendapatan mereka relatif stagnan tetapi pengeluaran meningkat yang disebabkan oleh kenaikan harga pangan dan transportasi.
