Cak Imin Bersitegang dengan Yenny Wahid, Luka Lama Konflik PKB Bersemi Kembali

Hari Kamis (23/06/22) kemarin platform media sosial Twitter diramaikan dengan perang cuitan antara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dengan Zanubba Arifsah Chafsoh Wahid atau lebih dikenal dengan Yenny Wahid, Putri kedua Pendiri PKB sekaligus mantan Presiden Republik Indonesia Ke-4, serta dedengkot Ormas Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU).

Saya sebenarnya tak terlalu ngeh,apa yang sedang terjadi  kemarin,  ketika sekilas membaca cuitan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin lewat akunnya @CakImiNow.

"Yeni itu bukan PKB, bikin partai sendiri aja gagal lolos, bbrpa kali pemilu nyerang PKB gak ngaruh, PKB malah naik terus suaranya, jadi ngapain ikut - ikut ngatur PKB, hidupin aja partemu yang gagal itu.. PKB sdh aman nyaman kok.." cuitnya.

Namun dari diksi yang dicuitkan Cak Imin, kemungkinan ada hubungannya dengan Keluarga Besar Gus Dur lantaran ada kata Yeni yang mungkin merujuk pada nama putri kedua Gus Dur dan berbicara tentang PKB. 

Baca juga: Pertunangan Gerindra dan PKB, Bakal Melahirkan Pasangan Capres Prabowo-Cak Imin?

Karena sependek pengetahuan saya, Gus Dur merupakan  founding father PKB, yang saat didirikan untuk mewadahi aspirasi politik kaum Nahdliyin, pasca reformasi 1998.

Dan ternyata benar saja, ketika saya membaca respon Yenny Wahid lewat akun Twitter miliknya @Yennywahid, mantan komisaris Garuda ini menuliskan bahwa benar dirinya bukan PKB-nya Cak Imin tapi PKB-nya Gus Dur.

Yenny pun, menyindir Cak Imin, yang ia sebut belum tentu bisa bikin partai sendiri ...kan bisanya mengambil Partai punya orang lain.

@ardiarfiann/@Twitter.com

Meskipun sudah yakin memang keduanya tengah bergaduh, saya masih belum paham bagaimana mulanya kok luka lama konflik antara Keluarga Besar Gus Dur dan keponakannya Gus Dur tersebut kembali muncul kepermukaan.

Melansir Kompas.com, kegaduhan ini berawal dari pernyataan Yenny Wahid yang menyebut bahwa dirinya tak lagi menjadi bagian dari PKB yang kini dipimpin Cak Imin. Yenny mengatakan bahwa dia merupakan bagian dari PKB Gus Dur.

Tak sampai disitu ia pun, menyentil minimnya elektabilitas Muhaimin Iskandar dalam berbagai survei. 

Kemudian Yenny menambahkan, politisi yang elektabilitasnya rendah tak perlu lah mencalonkan diri dalam Pilpres 2024 yang akan datang.

"Kita mengimbau politisi yang surveinya enggak terlalu ngangkat enggak usah terlalu ngotot (maju pada Pilpres)" ujarnya.

Ketika pernyataan Yenny yang disampaikan dalam sebuah kegiatan di Kampus IPDN Jatinamgor itu, sampai ke telinga Cak Imin, ia meradang dan balik menyerang Yenny lewat akun Twitternya.

"Bikin Partai sendiri aja gagal lolos. Beberapa kali Pemilu nyerang PKB, gak ngaruh. PKB, malah naik terus suaranya" tulis Cak Imin.

Wakil Ketua MPR ini pun kemudian menegaskan bahwa tak perlu lah Yenny mengatur-ngatur PKB. "Jadi ngapain ikut ngatur-ngatur PKB, hidupin aja partaimu yang gagal itu. PKB sudah aman nyaman kok" tulis Muhaimin dalam cuitan berikutnya.

Secara samar saya masih mengingat bahwa konflik antara Muhaimin Iskandar dengan KH. Abdurahman Wahid alias Gus Dur terkait PKB itu sempat ramai beberapa tahun setelah Gus Dur lengser dari kursi RI 1, di pertengahan tahun 2000-an.

Untuk menguatkan memori saya terkait hal tersebut, saya mencoba melakukan riset sederhana lewat mesin pencari Google.

Saya menemukan berbagai kisah terkait konflik internal di PKB tersebut.

Keributan tersebut ternyata  bermula pada tahun 2008. Saat itu Muhaimin yang menjabat sebagai Ketua Umum PKB yang hasil Muktamar Semarang 2005 dilengserkan oleh Gus Dur yang menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB. 

Gus Dur memecat Muhaimin karena dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sementara PKB merupakan partai oposisi.

Setelah keputusan Gus Dur tersebut, konflik kian memanas dan ketika mendekati pelaksanaan Pemilu 2009, tepatnya bulan Mei 2008 kedua belah pihak menggelar Muktamar Luar biasa. 

PKB kubu Gus Dur menggelar Muktamar  Luar Biasa di Parung Bogor pada 30 April - 1 Mei 2008.

Sementara PKB versi Muhaimin menggelar Muktamar Luar Biasa di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, pada 2 Mei 2008. 

Dalam Muktamar tersebut Kedua belah pihak saling memecat satu sama lain.

Cak Imin di depak dari posisi Ketua Umum PKB versi Gus Dur. 

Sedangkan PKB versi Cak Imin mengganti Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro oleh KH. Aziz Mansyur dan memberhentikan Yenny Wahid dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PKB.

Konflik kemudian terus memanas, hingga PKB kubu Gus Dur menggugat Kubu Muhaimin Iskandar ke Pengadilan karena dianggap melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Proses hukum, gugat menggugat antara Kubu Gus Dur dan Kubu Cak Imin ini cukup panjang hingga proses hukum terakhir di Mahkamah Agung.

Putusannya, MA memenangkan gugatan Kubu Cak Imin, Pengurus PKB yang sah adalah hasil Muktamar Semarang 2005 dimana Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum dan Abdurahman Wahid sebagai Ketua Dewan Syuro.

Menurut Putri sulung Gus Dur Alissa Wahid dalam tulisan di blog pribadi miliknya Allisawahid.wordpress.com bertajuk "Bapakku Bukan Perekayasa Konflik".

Setelah putusan MA tersebut, Cak Imin dan Gus Dur berkantor di dua tempat berbeda, Cak Imin tetap berkantor di Menteng, sementara Gus Dur berkantor di Kantor Asli PKB di kawasan Kalibata.

Meskipun, oleh MA telah ditetapkan bahwa Gus Dur adalah Ketua Dewan Syuro PKB . Tetapi dalam setiap keputusan partai tak lagi dilibatkan oleh Cak Imin.

Puncaknya saat penentuan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk pemilihan anggota legislatif dalam Pemilu 2009, seluruh susunan DCS dibuat sendiri oleh Cak Imin dan orang dekatnya yang merupakan pengurus PKB.

Gus Dur selaku Ketua Dewan Syuro yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk itu sama sekali tak dilibatkan.

Menurut Alissa dalam tulisannya tersebut, kekecewaannya terhadap PKB inilah yang membuat kesehatan Gus Dur terus merosot hingga akhirnya beliau wafat pada 30 Desember 2009.

Di tengah kekecewaan dan sakitnya tersebut, Gus Dur berencana untuk kembali menggulirkan Muktamar PKB  pada tahun 2010,  sebagai upaya untuk mengembalikan PKB pada khittahnya sekaligus membangun kembali rumah politik Gus Dur.

Namun hal tersebut gagal dilakukan, karena secara administratif yang resmi diakui oleh Pemerintah saat itu adalah PKB versi Cak Imin.

Yenny Wahid lantas mendirikan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia (PKBI) yang kemudian berubah nama menjadi Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) pada 2011.

Namun, gagal didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM setelah PKB kubu Cak Imin bersurat kepada Menteri Hukum dan HAm saat itu Patrialis Akbar. Isi surat tersebut, meminta untuk tak meloloskan PKBN Yenny dalam proses verifikasi partai politik untuk Pemilu 2014.

Kubu Cak Imin beralasan, bahwa PKBN Yenny, memiliki kemiripan nama, lambang, atau tanda gambarnya.

Permintaan tersebut akhirnya dikabulkan Pemerintah dengan demikian PKBN Yenny Wahid gagal lolos verifikasi Kemenkumham.

Waktu berjalan masa berganti, keinginan islah sempat muncul dari PKB Cak Imin dengan Keluarga Besar Gus Dur. 

Beberapa kali putri sulung Gus Dur Alissa Wahid dimintai tolong oleh para petinggi PKB untuk menjembatani kisruh antara paman dan keponakan ini, namun ia belum berkenan untuk melakukannya.

Apalagi setelah dirinya mendengar kabar dari sejumlah sumber yang ia percayai bahwa, ada narasi yang dibangun bahwa konflik Gus Dur dan Cak Imin selama ini hanyalah rekayasa politik yang di desain Gus Dur sebagai strategi politik belaka bukan sebuah konflik sungguhan.

Karena sejatinya hubungan keduanya baik-baik saja, semua itu dilakukan hanya untuk menaikan nama PKB.

Hal ini lah yang kemudian di bantah oleh Keluarga Besar Gus Dur, termasuk oleh Alissa Wahid. Bahwa Konflik antar Gus Dur dan Cak Imin terkait PKB itu benar adanya bukan rekayasa untuk kepentingan apapun.

Dan itu bisa jadi terkonfirmasi, setelah perseteruan yang kembali menghangat lewat perang kata-kata di media sosial antara Cak Imin dan Yenny Wahid kemarin.