Dan ternyata target ini pun jauh dari kata "tercapai" berdasarkan laporan kinerja Pemprov DKI tahun 2021, per Pekan ke-4 November 2021 realisasi pembangunan rumah DP 0 rupiah yang bisa dinikmati masyarakat Jakarta hanya 885 unit saja.
Bahkan belakangan proyek Rumah DP 0 Rupiah dijadikan bancakan oleh beberapa pelaksananya yang berujung perkara hukum.
 KPK menduga ada kerugian negara sebesar Rp. 152 miliar dari korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan rumah DP 0 Rupiah di Cipayung Jakarta Timur.
Sampai saat ini, KPK memang tak menemukan keterlibatan Anies Baswedan dalam kasus pengadaan lahan bagi Rumah DP 0 Rupiah itu.
Meskipun demikian, Anies seharusnya memiliki tanggungjawab moral terhadap kasus tersebut. Toh Rumah DP 0 Rupiah adalah murni program yang berasal dari janji kampanye Anies yang wajib dipenuhi dan seharusnya karena program prioritas pengawasannya bisa dilakukan lebih intens.
Sayangnya, Anies sepertinya tak merasa ada yang salah dengan kondisi tak terpenuhinya janji kampanyenya, malah berbuah korupsi tersebut.
Mungkin berbagai pembangunan  fasilitas umum yang menghibur dan rekreatif tadi dijadikan Anies sebagai sarana untuk mengurangi rasa kecewa masyarakat atas kegagalan pembangunan untuk hal-hal yang lebih substansial  bagi kehidupan masyarakat, seperti Rumah DP0 Rupiah tersebut.
Ajaibnya, sebagian masyarakat terbuai dan mengganggap semua pembangunan yang terkesan artifisial tersebut merupakan sebuah keberhasilan Anies dalam memimpin Jakarta.
Meskipun ya bebas saja kalau mau menganggap pembangunan Jakarta yang terkesan artifisial itu sebagai sebuah keberhasilan dan prestasi yang patut dibanggakan.
Semua pihak memiliki preferensi dan interpretasi masing-masing tentang  keberhasilan pembangunan di sebuah Provinsi.
Tapi buat saya ya lucu aja sih.
