Kenapa demikian, tentunya kita masih ingat ada anggaran yang diambil dari APBD DKI periode 2018/2019 dan 2019/2020 sebesar hampir Rp. 1 triliun untuk kebutuhan commitment fee event tersebut.
Hal itu ditegaskan dalam laporan BPK yang melakukan audit untuk kegiatan balap mobil listrik ini.
Apabila tak terselenggara, konsekuensi hukum menantinya karena akan dianggap temuan oleh BPK dan dianggap merugikan keuangan negara.
Uangnya sudah dibelanjakan tapi barang atau jasa hasil belanjanya, tak jelas juntrungannya.
Selain itu, tentu saja terselenggara atau tidaknya Formula e ini akan meninbulkan konsekuensi politik bagi Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta yang terlihat memang ngotot benar agar kegiatan ini terselenggara.
Terbukti dengan terbitnya  Intruksi Gubernur DKI nomor 49 tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah 2021-2022  yang salah satunya penyelenggaraan Formula E.
Padahal jika ditilik urgensinya, seharusnya tak menjadi prioritas apalagi Jakarta dan Indonesia masih dalam suasana pandemi Covid-19.
Namun, kilahnya justru karena pandemi itu lah maka event Formula E harus terlaksana agar masyarakat Internasional tahu Indonesia sudah siap bangkit setelah babak belur dihajar pandemi.
Ya sudah, oke lah alasan yang masih bisa diterima akal sehat.
Sayangnya, dakam perkembangannya kemudian tata kelola persiapan penyelenggaraan ajang Formula E ini tetap saja sangat tertutup sehingga menimbulkan sakwasangka yang menimbulkan kegaduhan demi kegaduhan meski didaku transparan.
Setelah penetapan kawasan Ancol sebagai tempat penyelenggaraan Formula E, PT. Taman Impian Jaya Ancol  sebagai pengelola kawasan Ancol, tiba-tiba memperoleh pinjaman dari Bank DKI senilai Rp. 1,2 triliun, yang diakui oleh manajemen Ancol untuk kebutuhan memberi makan binatang peliharaan mereka dan operasional harian mengingat cash flow mereka tergerus dampak penanganan Covid-19.
