Ya, secara naluriah sebagai manusia masyarakat akan berusaha survive caranya dengan beraktivitas untuk memenuhi kebutuhannya.
Jadi jika pemerintah menyalahkan masyarakat karena tak berdisplin untuk mengurangi aktivitas dan mengerem mobilitas tapi kebutuhan dasarnya tidak dijamin, ya tidak fair.
Di negara-negara maju seperti Singapura dan Jepang, pemerintahnya membayar rakyatnya untuk diam di rumah sepanjang aturan pembatasan aktivitas apapun namanya diberlakukan.
Pemerintah Jepang saat lockdown diberlakukan di awal pandemi Covid-19 terjadi, membayar 10.000 Yen per orang per bulan, tanpa terkecuali.
Kita paham lah, kondisi ekonomi negara ini tak mampu membuat kebijakan seperti itu. Pemerintah Indonesia melakukan mekanisme bantuan sosial dengan menggunakan skala prioritas mulai dari pihak yang kurang mampu dan paling terdampak.
Persoalannya kemudian, dihilirnya legitimasi penerima bansos menjadi perdebatan lantaran data validnya chaos.
Di hulunya, seperti pengalaman laku korup eks Menteri Sosial Juliari Batubara, Â oknum pejabat-pejabat di Indonesia ini seperti orang kelaparan, bansos aja di korupsi atau dijadikan bahan dagangan untuk memperoleh gratifikasi.
Inilah "urusan teu anggeus-anggeus" kalau kata orang Sunda mah. Terus aja mbulet susah banget diurai.
Akibatnya Bansos yang dijanjikan pemerintah dalam rangka menunjang pemberlakukan PPKM Darurat ini belum turun juga kemasyarakat padahal pemberlakuannya sudah memasuki hari ke-12.
Janjinya kan di pekan awal PPKM Darurat diberlakukan, bansos tunai akan sampai ke tangan masyarakat yang berhak.
Alasan pemerintah butuh penataan lebih baik dalam verifikasi ulang penerima bansos agar tak salah sasaran.
