Drama demi drama bermunculan dalam persidangan kasus pelanggaran protokol kesehatan yang melibatkan eks, mantan, bekas Imam Besar organisasi terlarang Front Pembela Islam (FPI).
Setelah drama diawal persidangan yang menyoal tata laksana teknis persidangan, diakhir-akhir persidangan, substansi materi persidangan menjadi hal yang hangat menjadi bahan perbincangan publik, meskipun saat ini gemanya memang tak seperti saat Rizieq ditangkap.
Persidangan Rizieq ini dilakukan secara simultan untuk 3 kasus berbeda, Pertama menyoal kerumunan di Petamburan saat ia menyelenggarakan pernikahan putrinya yang dirangkai dengan acara Maulid Nabi Muhammad SAW.
Kedua, untuk kasus kerumunan yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ditimbulkan oleh Rizieq di Mega Mendung Puncak Kabupaten Bogor. Dan Ketiga, kasus pelanggaran prokes di RS UMMI di Kota Bogor.
Menurut kabar dari berbagai media daring, dalam persidangan pertama terkait kerumunan di Petamburan JPU menuntut Rizieq Shihab dengan hukuman 2 tahun penjara.
JPU beranggapan,, Rizieq terbukti melakukan tindak pidana penghasutan untuk melakukan tindak pidana kekarantinaan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP jo Pasal 93 UU 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Selain itu, Rizieq bersama-sama Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Alhabsy, dan Maman Suryadi yang juga jadi terdakwa dalam kasus ini diyakini melanggar Pasal 82A Ayat (1) jo Pasal 59 Ayat (3) huruf c dan d UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 10 huruf b KUHP jo Pasal 35 Ayat (1) KUHP.
Kasus kedua yang melibatkan Rizieq yang terjadi di Markaz Syariah Pesantren Alam Agrokultural, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat., Rizieq dituntut oleh JPU dengan hukuman penjara selama 10 bulan.
Dalam dakwaannya, jaksa menyatakan Rizieq melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 216 KUHP.
Sementara untuk kasus RS UMMI, agenda persidangan belum sampai kepada tahap penuntutan.
Yang menarik ketika merespon tuntutan kasus kerumunan di Mega Mendung JPU tersebut melalui pledoi yang dibacakan sendiri oleh Rizieq Shihab, dirinya membawa-bawa nama "seteru abadinya" Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Tidak bisa dipungkiri bahwa semua ini bermula dari Aksi Bela Islam 411 dan 212 pada tanggal 4 November dan 2 Desember tahun 2016, saat itu umat Islam Indonesia bersatu menuntut Ahok si penista agama untuk diadili karena telah menistakan Alquran," ucap Rizieq saat pertama kali menyebut nama Ahok dalam nota pembelaannya. Seperti dilansir Tempo.co, Kamis (20/05/21).
Menurut catatan Tempo tak kurang 12 kali ia menyebut nama Ahok dalam nota keberatan tersebut. Padahal Ahok sebenarnya sama sekali tak ada urusannya dengan kasus hukum yang tengah Rizieq hadapi kali ini.
Namun Rizieq berasumsi tanpa pijakan dan bukti yang jelas semua masalah hukum yang kini harus dihadapinya saat ini berawal dari sikap kerasnya terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Rizieq dalam pledoi itu menyebutkan apa yang dialaminya saat ini merupakan kriminalisasi terhadap dirinya, lantaran banyak pihak termasuk di dalamnya pemerintah memiliki dendam terhadapnya.
Padahal, ia dengan sangat jelas memang melakukan rentetan pelanggaran protokol kesehatan, sehingga anggapan bahwa kasus hukum yang kini dihadapinya jelas bukan kriminalisasi.
Bahkan dalam persidangan sebelumnya pada Senin (03/05/21) Rizieq mengakui kerumanan di Petamburan saat itu merupakan pelanggaran terhadap protokol kesehatan.
"Kami akui ada kerumunan dan terjadi pelanggaran prokes," kata Rizieq.Seperti dilansir CNNIndonesia.com.
Jadi alasan kriminalisasi dirinya dengan alasan dendam karena masalah Ahok 4 tahun silam tak lebih dari upaya Rizieq untuk mencari simpati para pendukungnya.
Tak perlu lah menggunakan kata-kata manipulatif seperti itu, meskipun memang secara hukum dimungkinkan. Lantaran jika melihat rekam jejak para pendukungnya bukan tidak mungkin nota keberatan Rizieq itu bisa ditanggapi sebagai upaya memprovokasi para pendukungnya.
Mungkin sudah saatnya bagi Rizieq Shihab untuk bersikap gentlemen, jika memang dirasa tak berkeadilan jalur hukum banding kan bisa dipergunakan.
Lagi pula palu hakim terkait putusan hukumannya belum diketuk, kita tunggu saja bagaimana kelanjutan sidang putusan yang akan dilaksanakan dalam beebrapa hari ke depan.
