Proses assement ditengah konflik seperti ini memang bakal berlangsung cukup pelik dan Kemenkumham saya kira akan melakukannya dengan sangat hati-hati serta transparan.Â
Mereka mungkin dengan detil bakal menjelaskan poin mana saja yang membuat salah satu pihak diakui dan dinyatakan sah untuk itulah maka waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan pengesahan itu akan cukup lama.
Andai Pengurus PD kubu  Moeldoko disahkan dan diberi legitimasi oleh Kemenkumham yang notebenenya merupakan wakil Pemerintah, maka kegaduhan lebih besar bakal terjadi.
Nama Jokowi dan Pemerintahannya bakal terseret lebih dalam lagi, SBY dan AHY beserta seluruh kader PD versi Cikeas pasti bakal berteriak lebih kencang lagi,Â
Meskipun memang pemberian legitimasi oleh Kemenkumham kepada PD versi KLB, tak akan serta merta mematikan harapan AHY, ia bisa menggugat keputusan Kemenkumham tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut Pengamat Politik Sjaiful Mujani, biasanya proses hukum kepengurusan partai baru bisa selesai di tahap Mahkamah Agung. Artinya akan berlangsung lama dan sangat mungkin akan melewati masa deadline pendaftaran pemilu 2024.
Persiapan Pemilu 2024 diprediksi akan dimulai 2022. Mulai dari pendaftaran partai politik hingga verifikasi oleh KPU hingga ditetapkan sebagai peserta pemilu.
Dan lonceng kematian buat PD akan berdentang,andai bisa melewati deadline tersebut PD versi Moeldoko sekedar untuk lolos parliamentary treshold dalam pemilu saja mungkin akan sangat sulit.
Diakui atau tidak, hingga titik tertentu nama SBY di Demokrat itu masih laku dijual. Karena selama ini Demokrat identik dengan SBY dan bisa berjaya juga bisa disebutkan karena SBY.
Moeldoko sepertinya tak akan mampu membawa kegemilangan seperti yang dicapai SBY atau lebih. Jadi bisa diartikan manuver Moeldoko ini hanya akan mematikan Demokrat.
Jika hal ini terjadi implikasi terhadap Pemerintahan Jokowi akan sangat buruk terutama dalam aspek demokrasi.Â
