Meskipun Moeldoko tak memberitahukan langsung, Jokowi pastinya memiliki perangkat informasi  yang cukup untuk mendeteksi langkah anak buahnya apalagi dengan jabatan sepenting Moeldoko.
Lantas kenapa diam, karena ia tahu tak bisa melarang hak politik seseorang sepanjang Moeldoko tak mengatasnamakan Istana, KSP, atau Pemerintahannya.
Dan memang benar, berkali-kali Moeldoko menyampaikan bahwa langkahnya itu merupakan langkah pribadinya as a person, bukan langkah Istana, KSP apalagi pemerintah.
Tapi apakah Moeldoko lupa, langkah yang dilakukannya ini akan memiliki efek pada Jokowi dan pemerintahannya secara keseluruhan.
Saya yakin langkah yang dilakukannya sudah lewat perhitungan yang sangat matang dan strategik, rencana kontijensi pun mungkin sudah dia rancang dengan mempertimbangkan segala kemungkinan.
Termasuk di dalamnya opsi bahwa ia harus mundur atau dimundurkan dari jabatannya sebagai Kepala KSP.Â
Mungkin saat ini Moeldoko tengah mengkalkulasi ulang kemungkinan-kemungkinan itu. Demikian juga dengan Jokowi, saya rasa Presiden pun memiliki opsi untuk memberhentikan Moeldoko sebagai KSP Â apabila efeknya terhadap pemerintah sangat mengganggu.
Andai kalkulasi ulang Moeldoko tak memberikan opsi kepada dirinya untuk mundur, saya rasa Jokowi lah yang harus bergerak dan meminta Moeldoko secara informal untuk mundur dari KSP.Â
Politik kan seni berkompromi dengan saling menjaga kehormatan masing-masing. Dan itu lah yang sebaiknya dilakukan Jokowi agar pemerintah dan dirinya tak terseret tindakan yang dilakukan oleh anak buahnya.
Dengan langkah tersebut, Jokowi  menunjukan bahwa benar ia sama sekali tak ada urusannya dengan tindakan Moeldoko tersebut.
Selain itu, dengan memundurkan Moeldoko secara strategi politik itu sangat bagus untuk membungkam upaya "playing victim" yang dilakukan Klan Yudhoyono.
