Ya, masyarakat Indonesia kemarin Senin (01/02/21)secara tiba-tiba dikagetkan dengan klaim Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurty Yudhoyono bahwa ada upaya dari pihak lingkaran dalam Jokowi (Istana) yang berupaya melakukan kudeta terhadap kepemimpinannya sebagai Ketum Demokrat.
"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/21). Seperti dilansir Kompas.com.
Tak lama berselang, jajaran pimpinan Demokrat lain menimpali pernyataan AHY ini melalui akun medsosnya.Â
Wasekjen Demokrat yang dikenal vokal Andi Arief menunjuk hidung Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko berada di balik upaya "kudeta" Â ini.
Tudingan kepada Moeldoko ini muncul setelah pihak Demokrat menenggarai ada pertemuan antara sejumlah kader Demokrat yang merasa tak puas dengan kepemimpinan AHY di Partai berlambang Mercy ini.
Konstelasi ini kemudian menjadi memanas karena pihak yang dituding menanggapi secara frontal. Moeldoko dalam konperensi pers secara virtual  yang menyatakan bahwa dirinya tak tahu menahu dengan hal tersebut, meskipun Moeldoko mengaku memang sempat didatangi oleh sejumlah kader Demokrat tetapi ia menolak disebut mengompori atau ikut cawe-cawe dalam urusan internal Partai Demokrat.
Dalam kesempatan yang sama Moeldoko pun menyatakan tak perlu membawa-bawa Presiden Jokowi lantaran Jokowi sama sekali tak tahu sama sekali dalam urusan Demokrat ini.
"Poinnya yang pertama, jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini ya, saya mengingatkan, sekali lagi jangan dikit2 Istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini," tutur Moeldoko.
Pihak Demokrat melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, kemudian membeberkan dugaan keterlibatan Moeldoko dalam melakukan kudeta secara inkonstitusional kepemimpinan di Partai Demokrat.
Menurutnya upaya Moeldoko ini untuk mengambil alih Demokrat ini untuk kepentingan politil dalam pemilihan presiden tahun 2024 kelak.
Demokrat pun lantas berkirim surat pada Presiden Jokowi untuk meminta klarifikasi atas kondisi terkini di Demokrat.
