Maklumat Kapolri Jenderal Pol Idham Azis tertanggal 1 Januari 2021 yang dirilis untuk menindaklanjuti pelarangan ormas Front Pembela Islam (FPI) terkesan sangat keras.
Masyarakat, siapapun itu akan segera berurusan dengan hukum jika mereka mengakses,mengunggah, dan menyebarkan konten-konten tentang FPI.
Selain itu, pemerintah telah menggandeng Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana yang kemungkinan digunakan untuk membiayai operasional dan berbagai kegiatan FPI.
Menurut beragam rumor yang beredar di media sosial ada penyandang dana atau dalam istilah warganet disebut "bohir" yang membiayai FPI agar terus menggangu pemerintah, dan pada saatnya kelak jika kesempatan lebih terbuka bohir tersebut akan menjadikan FPI sebagai kuda troya untuk menggapai tujuan politiknya.
Selain itu, yang pasti pemerintah dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Â ingin mengetahui secara jelas apakah ada aliran dana yang berujung untuk membiayai kegiatan terorisme di Indonesia yang pendanaannya melalui FPI.
Pemerintah dalam menghadapi FPI dengan sejumlah organisasi afiliasinya kali ini terlihat sangat serius ingin memberantas FPI hingga ke akar-akarnya.
Dari hulu hingga hilir coba ditangani secara komprehensif oleh pemerintah dan aparat keamanan. Agar  FPI tak mampu bergerak sama sekali.
Pemerintah seperti sangat yakin sumber kegaduhan terutama terkait penyebaran kebencian dan penghasutan adalah Rizieq Shihab, FPI, dan berbagai organisasi afiliasinya.
Apakah hipotesis pemerintah dan aparat keamanan ini benar Artinya dengan diberangusnya FPI maka otomatis kegaduhan terkait ujaran kebencian dan penghasutan dengan mengatasnamakan Islam akan serta merta berakhir?
Jika menilik rekam jejak dan pola pergerakan mereka diberbagai platform media sosial rasanya hipotesis pemerintah itu tak sepenuhnya benar.Â
Apalagi doktrin FPI terhadap para anggota, pendukung, dan simpatisan mereka sepertinya sudah sangat melekat hingga ke tulang sumsum.
