Budi Gunadi Sadikin Tukang Insinyur yang Jadi Menteri Kesehatan, Kenapa Harus Dipermasalahkan?

Jabatan Menteri Kesehatan yang diamanahkan Presiden Jokowi dalam reshuffle kali ini kepada Budi Gunadi Sadikin menimbulkan pro dan kontra lantaran Budi bukan dari kalangan Dokter seperti yang selama ini terjadi.

Bahkan ia sama sekali tak memiliki latar belakang di bidang kesehatan. Budi merupakan seorang tukang Insinyur lulusan  Fisika Nuklir Institut Teknologi Bandung, yang sejak awal karirnya memang sudah tak mengamalkan keilmuwan akademisnya.

Lulus dari ITB 1988, Budi langsung Bekerja di IBM Asia Pasifik ditempatkan di Jepang. Selepas dari situ ia mulai nyemplung ke dunia perbankan nasional, ia menjadi General Manager Electronic Banking Bank Bali, kemudian loncat ke bank milik Belanda ABN AMRO Bank.

Karirnya di perbankan ia akhiri di Bank Mandiri hingga menjadi Direktur Utama salah satu bank terbesar di Indonesia itu.

Selepas dari Mandiri, ia kemudian ditunjuk Menteri BUMN saat itu Rini Soewandi sebagai Dirut PT.Inalum yang menjadi Holding BUMN pertambangan, bersama Kementerian ESDM yang saat itu di pimpin Jonan ia mengarsiteki pengambil alihan 51 persen saham Freeport menjadi milik Indonesia.

Terakhir ia kemudian ditarik oleh Erick Thohir Menteri BUMN pengganti Rini, sebagai Wakil I Menteri BUMN dan dipercayai sebagai Ketua Pelaksana Tim Pemulihan Ekonomi Nasional Satgas Covid-19.

Jadi untuk urusan Covid-19  yang menjadi titik tekan tugasnya sebagai Menkes,  Budi sudah bisa lah dibilang cukup memahami peta pandemi Covid-19 di Indonesia ini.

Sebagai seorang menteri tugasnya kan lebih banyak pada urusan manajerial, membuat kebijakan, menerjemahkan bangunan besar arah kebijakan presiden dan mengeksekusinya menjadi sebuah tindakan yang langsung bisa dirasakan masyarakat.

Dengan latar belakang sebagai seorang Profesional sejati, saya rasa Budi akan mampu melaksanakan tugasnya hingga tuntas sesuai penugasan, dan itu ia lakukan diberbagai tugas yang ia emban selama ini.

Sebagai seorang bankir, ia top kinerjanya, Bank Mandiri bisa sebesar dan sekuat saat ini ya atas jasa Budi saat memimpin bank tersebut, dengan pengalamannya tersebut akses terhadap sumber pembiayaan korporasi sangat besar.

Selain masalah Covid-19, saya melihat salah satu tugas yang dibebankan Jokowi padanya ialah membereskan sengkarut BPJS, sebagai orang keuangan ia paham betul lah langkah-langkah apa yang harus diatasi terhadap kondisi BPJS secara keseluruhan.

Meskipun dengan rekam jejak yang cukup moncer dan integritasnya sejauh ini tak pernah cacat, masih saja penunjukannya sebagai Menkes menjadi polemik hanya karena ia bukan seorang dokter.

Di sejumlah negara sudah biasa jika menteri memegang portofolio yang tak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Dalam konteks Menkes paling tidak ada 10 negara di dunia ini yang menjadi bos Kemenkesnya bukan berlatar belakang bidang kesehatan.

Jerman misalnya, Menkesnya  Jens Spahm seorang ahli ilmu politik dan hukum lulusan University of Hagen.

Selandia Baru, Jessica Arden menunjuk Andrew James Little seorang ahli hukum sebagai Menkes negeri beribu kota Auckland ini, lihat hasilnya Selandia Baru merupakan salah satu negara yang paling berhasil menangani Covid-19.

Singapura memiliki Menkes berlatar belakang pendidikan Teknik Elektro, Gan Kim Yong sudah 9 tahun menduduki jabatan tersebut, dan cukup berhasil juga menangani pandemi Covid-19.

Meskipun begitu banyak contoh yang sada rasanya di Indonesia ini apapun jadi pro dan kontra, polemik selalu terjadi apapun keputusan yang diambil pemerintah, jangankan urusan besar seperti jabatan Menteri Kesehatan, untuk urusan remeh temeh pun ribut tak tentu arah.

Sejumlah pihak seperti yang saya cuplik dari berbagai media menyampaikan kritik  secara teknis kelembagaan terkait kebijakan Jokowi dalam penunjukan Menkes ini.

Jangan samakan ujar mereka Indonesia dengan negara-negara seperti Selandia Baru atau Singapura karena tugas dan fungsi Kementerian Kesehatannya jauh berbeda.

Di sana, Kementerian Kesehatan benar-benar diposisikan sebagai lembaga yang mengatur kebijakan dan manajerial kesehatan secara umum. Sementara fungsi-fungsi pelaksanaan kegiatan teknis dijalankan oleh beberapa institusi yang bersifat otonom.

Sementara fungsi-fungsi Kemenkes Indonesia masih banyak sekali yang bersifat teknis kesehatan yang membutuhkan pemahaman seorang menteri berlatar belakang  bidang kesehatan.

Secara politis, isu ini pun digoreng oleh PKS yamg mengklaim bahwa banyak tenaga kesehatan yang mempertanyakan keputusan Jokowi menunjuk Budi sebagai Menkes.

Dalam pandangan PKS terlalu berisiko mengambil menteri kesehatan yang bukan berlatar belakang pendidikan kesehatan di saat pandemi seperti ini.

Saya tak tahu apakah klaim itu benar adanya, karena kebiasaan klaim-klaim mengatasnamakan pihak lain ya sepertinya memang nature-nya mereka, padahal belum tentu juga para tenaga kesehatan mengatakan demikian.

Buktinya  pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tak mempermasalahkan hal tersebut. Seperti diungkapkan Ketua Satgas Covid-19 PB IDI, Dr. Zubairi Djoerban.

"Mengenai latar belakang Pak Budi Gunadi Sadikin yang ramai dipermasalahkan karena beliau bukan dokter, menurut saya itu enggak masalah," kata Zubairi seperti dilansir Kompas.com, Rabu (23/12/20).

Ia berpandangan untuk menghadapi tantangan terkini dalam masa pandemi yang penting itu bukan.profesinya, tapi implementasi kebijakannya ssbagai Menkes.

Di era pandemi seperti ini menurut hemat saya salah satu hal hal yang penting dalam fungsi kepemimpinan di bidang kesehatan  adalah seorang menteri yang dapat membangun kepercayaan seluruh pemangku kepemtingan di bidang kesehatan termasuk masyarakat.

Dan untuk urusan itu, namanya membangun kan butuh waktu agar prosesnya bisa berjalan. Kalau belum apa-apa sudah di vonis negatif, ke depannya akan menjadi tak kondusif bukan hanya dalam hal penanganan Covid-19 tapi fungsi Kemenkes secara keseluruhan.

Marilah kita berikan waktu pada Menkes yang baru BGS untuk bekerja, memperbaiki yang kurang baik dan mengakselerasi yang sudah dalam jalurnya.

Ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi Menkes baru ini yang berkaitan dengan pandemi ini.

Bersama Satgas Covid-19 BGS harus mampu tetap menjaga atau bahkan meningkat mood masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, meskipun vaksin sudah ada.

Kemudian masalah distribusi vaksin dan pelaksanaan vaksinasinya, dan terakhir memastikan dan melakukan evaluasi efektifitas vaksin yang hasilnya harus secara transparan di informasikan pada masyarakat

Saya yakin, Presiden Jokowi tentu saja tak akan sembrono menunjuk menterinya, kapabilitas, integritas dan tantangan terkini sudah dipertimbangkan secara seksama.

Inikan hanya masalah kebiasaan saja, Menkes ya harus dari kalangan dokter. Padahal kan belum tentu juga Menkes dari kalangan dokter akan berhasil memimpin Kemnenkes, contohnya Dr Terawan, Menkes yang digantikan oleh Budi, banyak pihak yang kecewa dengan kinerjanya terutama dalam penanganan Pandemi Covid-19.