Situasi politik dan keamanan saat ini sepertinya sedang tak berpihak pada kelompok Rizieq Shihab beserta Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah organisasi afiliasinya.
Kedigdayaan Rizieq dan FPI-nya seolah sirna dengan pendekatan baru yang dilakukan pemerintah Jokowi dan aparat keamanannya.
Terlepas dari segala kontroversi yang mengiringinya, strategi pemerintah dalam menghadapi "kenakalan" Rizieq dan para pengikutnya terbukti sangat ampuh paling tidak hingga saat ini.
Terakhir rencana aksi unjuk rasa pendukung dan simpatisan Rizieq yang bertajuk 1812, Jumat(18/12/20) kemarin berhasil diredam tanpa perlawanan dan korban yang berarti.
Demo 1812 yang memiliki agenda menuntut aparat kepolisian membebaskan Rizieq Shihab dan meminta pengusutan secara tuntas dan berkeadilan insiden yang menewaskan 6 orang laskar FPI, harus berakhir sebelum mereka memulai aksi demonstrasi tersebut.
Pandemi Covid-19 sepertinya menjadi blessing in disguise bagi pemerintah untuk menghadapi kelompok yang dikenal sangat keras menentang apapun kebijakan pemerintah Jokowi.
Selain tentu saja karena pendekatan  lebih tegas dilakukan oleh aparat kepolisian yang bersinergi dengan anggota TNI, membuat Rizieq Shihab dan para pengikutnya harus bertekuk lutut dihadapan mereka.
Sebelumnya, Rizieq yang terkenal licin, dan memiliki berjuta kilah untuk melepaskan diri dari jeratan hukum berhasil digiring menjadi tahanan di Rutan Polda Metro Jaya oleh Kepolisian dalam kasus kerumunan yang diinisiasi oleh keberadaan Rizieq, mulai dari Bandara Soetta, Tebet, Mega Mendung, hingga puncaknya di Petamburan.
Sikap tegas aparat keamanan ini, sepertinya tak diduga terjadi oleh Rizieq dan para pengikutnya, bahkan kepolisian hingga memiliki keberanian untuk menembak  6 orang laskar FPI yang sebelumnya seperti untouchable.
Insiden ini cukup mengagetkan masyarakat juga sebenarnya, Â karena siapa sangka polisi bisa bertindak tegas seperti itu (diluar kontroversi yang melatarbelakanginya).
Oleh sejumlah pihak tindakan polisi ini disebut extra judicial atau tindakan hukum yang berlebihan dan berpotensi melanggar hukum.
Namun pihak kepolisian bergeming, bahwa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan protap yang ada. Kasus ini kini tengah diselidiki oleh internal Mabes Polri dan Komnas HAM.
