Pomeo tak ada satu pun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa menyenangkan  semua pihak sepertinya benar adanya.
Untuk masalah Vaksin Covid-19 contohnya, ketika vaksin Covid-19 produksi perusahaan bioteknologi asal China Sinovac tiba di Indonesia pemerintah kemudian menyebutkan bahwa skema pemberian vaksin ada yang diberikan gratis tapi ada juga yang bersifat mandiri alias berbayar.
Dari 107 juta orang Indonesia dengan rentang usia antara 18 hingga 56 tahun, yang gratis hanya diberikan bagi 32 juta orang diantaranya, sisanya 75 juta orang harus membayar.
Begitu pengumuman itu dirilis pemerintah, riuh rendah kemudian terjadi  mulai dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Epidemolog, tenaga kesehatan, masyarakat sipil, hingga warganet ramai memprotes, menyayangkan hingga menghujat pemerintah atas keputusan tersebut.
Anggota DPR dari Fraksi PKS Â Netty Prasetyani menuntut transparansi pemerintah dalam menentukan harga yang nantinya akan ditetapkan.
" Pemerintah harus secara jelas, clear, dan transparan kepada publik mengapa ada vaksin program dan vaksin mandiri. Ada yang gratis dan ada yang berbayar," kata Netty Senin (14/12/20), seperti dilansir Kompas.Com.
Lantas epidemolog asal Universitas Indonesia Pandu Riono menyebut bahwa pemerintah memang berniat berbisnis vaksin jika keputusannya tak menggratiskan vaksinasi Covid-19.
"Vaksinasi Covid-19 memang diniati untuk "diperdagangkan", tidak heran pelaku bisnis kesehatan swasta dapat alokasi besar. Sudah bisa pesan jenis vaksin dengan daftar harga yang bervariasi," tulis Pandu Riono melalui akun Twitter, @drpriono1, seperti dilansir Bisnis.Com, Selasa (15/12/20).
Saya pun termasuk salah satu orang yang meminta vaksinasi Covid-19 harus digratiskan dalam beberapa hari saya menulis 3 artikel yang intinya meminta Pemerintah Jokowi untuk mengratiskan vaksin Covid-19 bagi seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali.
Belum lagi Netizen, bahkan  banyak pihak tak segan-segan menghujat pemerintah karena awalnya enggan memberikan vaksin gratis lantaran alasan keterbatasam anggaran.
Selain masalah gratis dan berbayar, warga+62 pun mempermasalahkan siapa yang pertama kali harus divaksin.
