Di tengah hingar bingar isu Rizieq Shihab dan kelompoknya yang seakan tanpa henti, Benny Wenda Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendeklarasikan Kemerdekaan Papua pada 1 Desember 2020.
"Hari ini, kami mengumumkan pembentukan Pemerintah Sementara Papua Barat. Kami siap mengambil alih wilayah kami, dan kami tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta," kata Benny dalam siaran pers yang diunggah di situs resmi ULMWP, Rabu (2/12/20). Seperti dilansir CNNIndonesia.com.
Tak hanya deklarasi kemerdekaan yang Benny umumkan, ia pun mendaulat dirinya sendiri menjadi Presiden sementara Pemerintahan Papua Barat sementara.
Ia pun menegaskan bahwa pemerintahan sementaranya itu menolak kehadiran Pemerintah Indonesia, untuk itulah ia menyebutkan telah menyiapkan konstitusi sendiri.
Klaim kemerdekaan Papua Barat secara sepihak yang dilakukan oleh Benny Wenda, ditanggapi dingin saja pihak Indonesia dan tak ada satu pun negara di dunia yang mendukung atau mengucapkan selamat atas klaim Benny Wenda ini.
Bahkan Tentara Pembebasan Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menolak deklarasi ini dan menyampaikan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda.
"Mulai hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, kami dari Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM mengumumkan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda," kata Sebby dalam keterangan tertulis, Rabu (2/12/20).
Asal tahu saja Benny mendeklarasikan Kemerdekaan Papua Barat ini di Inggris, tempat ia berdomisili selama pelariannya.
Dengan kondisi itu, sepertinya deklarasi kemerdekaan ini tak lebih dari klaim kosong dari Benny Wenda yang terlihat sudah mulai putus asa, karena di dalam kelompok pro kemerdekaan Papua sendiri tak solid cenderung terpecah.
Apalagi deklarasi ini dilakukan di luar negeri dukungan dari masyarakat Papua pun hanyalah mimpi belaka, terbukti dengan mosi tidak percaya yang dilayangkan oleh gerakan bersenjata OPM.
Benny Wenda sudah berada di Inggris sejak tahun 2002 setelah mendapat suaka politik dari Pemerintah Inggris.Â
