Kemudian ia membuka kantor gerakan Papua Merdeka di Oxford Inggris pada tahun 2013. 4 tahun kemudian pada 2017 Benny mengklaim bahwa dirinya beserta ULMWP telah menyerahkan petisi tentang referendum kepada Komite Dekolonisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Benny mengklaim bahwa petisi itu didukung oleh 1,8 juta orang rakyat Papua. Namun Komite Khusus Dekolonisasi yang saat itu diketuai oleh Duta Besar Venezuela untuk PBB Rafael Ramirez, menolak klaim Benny tersebut, ia  tak pernah petisi tentang Papua.
Setelah itu, Benny Wenda berkali-kali meng-klaim bahwa dirinya telah bertemu dengan para pejabat PBB terkait Kemerdekaan dan pelanggaran HAM yang ia tuduhkan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, namun berkali-kali pula para pejabat PBB yang diklaim ditemui Benny menolak klaim itu.
Apakah Benny Wenda tak lebih dari opportunis yang mencari keuntungan pribadi dari isu kemerdekaan Papua?
Situasi dan kondisi Papua Barat sendiri saat ini menurut pihak TNI sangat kondusif dan aman-aman saja.
"Landai saja di Papua. Biar BW (Benny Wenda) ditangani polisi karena diduga mengarah pada undang-undang makar," kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III TNI Kolonel Czi IGN Suriastawa, Rabu 02/12/20).
Sebelumnya Pemerintah Indonesia melalui Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, menyatakan bahwa sudah tertutup jalan bagi kemerdekaan Papua ia memastikan tidak ada negoisasi untuk itu.
Deklarasi Kemerdekaan Papua oleh Benny Wenda ini tak lebih dari klaim kosong yang tak berefek apapun terhadap kedaulatan NKRI di Papua.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H