Dan mengurangi potensi polarisasi di tingkat akar rumput.
Salah satu mispersepsi itu terkait masalah kriminalisasi ulama misalnya, pihak Pemerintah bisa menerangkan posisinya dan mengapa beberepa ulama itu harus berhadapan dengan aparat hukum.
Karena nyaris dalam setiap kesempatan Rizieq dan kelompoknya selalu menggoreng isu ini untuk menjadi jualan mereka kepada para pengikutnya.
Tak mudah memang bagi Jokowi untuk membuka ruang dialog dengan Rizieq Shihab dengan segala citranya seperti yang kita kenal selama ini. Namun sekali lagi dialog atau apalah itu yang bersifat menyambung komunikasi itu sangat perlu dilakukan agar kita tak ger-geran terus seperti saat ini.
Mungkin tiba saatnya bagi KH. Ma'aruf Amien sebagai Wakil Presiden untuk berperan dalam ha ini, karena sebagai sesama ulama di Indonesia, ia memiliki beberapa persamaan  frekuensi dengan Rizieq Shihab.
Keduanya juga kan pernah satu barisan dalam gerakan 212 yang menjadi pihak yang sama-sama ingin memperkarakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dalam kasus penistaan agama tahun 2016-1017.
Namun tentu saja semua hal terkait kemungkinan terjadinya dialog antara kedua belah pihak ada ditangan Jokowi. Pihak Rizieq Shihab juga jangan terkesan jumawa seolah menekan-nekan pemerintah Jokowi seperti mensyaratkan sesuatu agar dialog yang nantinya berujung pada rekonsiliasi bisa terjadi, Â misalnya seperti yang diucapkan Rizieq saat ia baru tiba di Indonesia.
"Kami siap rekonsiliasi, tapi setop dulu kriminalisasi ulama, setop dulu kriminalisasi para aktivisnya. Tunjukkan dulu niat baik!" ujar Rizieq saat berceramah di Petamburan yang disiarkan di akun YouTube Front TV, Kamis (12/11/20).Â
Tak bisa seperti ini, kedua pihak harus saling memberi muka satu sama lain. Jika disyaratkan seperti ini apalagi dengan bahasa yang cukup kasar, Jokowi dan Pemerintahannya tak akan berminat untuk berdialog.
