Pihak Istana Kepresidenan dikabarkan menolak ajakan dialog yang disampaikan oleh pihak Rizieq Shihab dan kelompoknya dengan Presiden Jokowi.
Pihak Istana tak melihat urgensinya dialog itu harus dilakukan.
Hal tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, saat merespon ucapan Sekjen HRS Centre, Haikal Hassan yang menyatakan permintaan dialog oleh Rizieq Shihab terhadap Jokowi dihambat oleh pihak-pihak tertentu di lingkaran kekuasaan.
Namun demikian, pihak Istana menyatakan bahwa mereka tak pernah merasa menghambat kemungkinan dialog tersebut.
Menurut Donny, Jokowi tak berada dalam level yang sama dengan Rizieq Shihab yang pernyataannya kerap kali sangat kasar.
"Kemudian yang kedua berdialog untuk apa. Tidak bisa (Jokowi) berdialog dengan orang yang tidak bisa menggunakan akal sehatnya, yang ada caci maki, cacian dan umpatan-umpatan kotor, itu kan bukan level presiden berdialog dengan orang semacam itu," kata Donny, seperti yang dilansir oleh Suara.com, Kamis (19/11/20).
Ini sangat menarik buat dicermati, saya mencoba memahami kekhawatiran pihak lingkaran kekuasaan Presiden Jokowi, jika dialog antara Jokowi dan Rizieq Shihab dilangsungkan, dengan track record yang dimiliki Rizieq yang gemar berkata kasar potensi dialog itu menjadi chaos memang cukup besar.
Hal ini lah yang dihindari oleh pihak Istana Kepresidenan, karena bisa jadi bakal mencederai wibawa lembaga kepresidenan secara keseluruhan.
Meskipun sebenarnya, saya sangat yakin ketika berhadapan langsung dengan Jokowi, Rizieq Shihab juga perkataannya tak akan seseram dan sekasar saat ia berbicara di hadapan publik biasa.
Apakah dengan demikian secara substansi dialog antara Pemerintah Jokowi dan Rizieq Shihab beserta kelompoknya itu tak perlu dilakukan?
Dialog itu perlu dilakukan bukan agar Rizieq Shihab dan kelompoknya harus menjadi pendukung Pemerintah Jokowi. Namun agar komunikasi antara mereka itu bisa terbangun supaya tak ada lagi mispersepsi antara keduanya yang terus menerus menjadi sumber kegaduhan.
Dan mengurangi potensi polarisasi di tingkat akar rumput.
Salah satu mispersepsi itu terkait masalah kriminalisasi ulama misalnya, pihak Pemerintah bisa menerangkan posisinya dan mengapa beberepa ulama itu harus berhadapan dengan aparat hukum.
Karena nyaris dalam setiap kesempatan Rizieq dan kelompoknya selalu menggoreng isu ini untuk menjadi jualan mereka kepada para pengikutnya.
Tak mudah memang bagi Jokowi untuk membuka ruang dialog dengan Rizieq Shihab dengan segala citranya seperti yang kita kenal selama ini. Namun sekali lagi dialog atau apalah itu yang bersifat menyambung komunikasi itu sangat perlu dilakukan agar kita tak ger-geran terus seperti saat ini.
Mungkin tiba saatnya bagi KH. Ma'aruf Amien sebagai Wakil Presiden untuk berperan dalam ha ini, karena sebagai sesama ulama di Indonesia, ia memiliki beberapa persamaan  frekuensi dengan Rizieq Shihab.
Keduanya juga kan pernah satu barisan dalam gerakan 212 yang menjadi pihak yang sama-sama ingin memperkarakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dalam kasus penistaan agama tahun 2016-1017.
Namun tentu saja semua hal terkait kemungkinan terjadinya dialog antara kedua belah pihak ada ditangan Jokowi. Pihak Rizieq Shihab juga jangan terkesan jumawa seolah menekan-nekan pemerintah Jokowi seperti mensyaratkan sesuatu agar dialog yang nantinya berujung pada rekonsiliasi bisa terjadi, Â misalnya seperti yang diucapkan Rizieq saat ia baru tiba di Indonesia.
"Kami siap rekonsiliasi, tapi setop dulu kriminalisasi ulama, setop dulu kriminalisasi para aktivisnya. Tunjukkan dulu niat baik!" ujar Rizieq saat berceramah di Petamburan yang disiarkan di akun YouTube Front TV, Kamis (12/11/20).Â
Tak bisa seperti ini, kedua pihak harus saling memberi muka satu sama lain. Jika disyaratkan seperti ini apalagi dengan bahasa yang cukup kasar, Jokowi dan Pemerintahannya tak akan berminat untuk berdialog.
