Mohon tunggu...
Efwe
Efwe Mohon Tunggu... Administrasi - Officer yang Menulis

Penikmat Aksara, Ekonomi, Politik, dan Budaya

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Relawan Jokowi itu Bukan Rekanan, Mengapa Menuntut Imbalan Jabatan Komisaris BUMN?

4 November 2020   06:39 Diperbarui: 4 November 2020   06:51 558
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Beberapa waktu lalu kabar organisasi relawan pemenangan Jokowi,  Pro Jokowi atau biasa disebut Projo menuntut pada Menteri BUMN Erick Thohir untuk menambah jumlah kuota Komisaris BUMN dari unsur relawan yang telah banyak berkeringat memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019 lalu.

"Pak Erick sepertinya menganggap para pendukung dari relawan tidak kompeten, tidak layak, dan bakal menyusahkan BUMN," kata Sekretaris Jenderal Projo Handoko, Sabtu (31/10/20). Seperti dilansir Kompas.com.

Tak lama berselang, Senin (02/11/20) Erick Thohir mengangkat salah satu relawan yang juga pegiat media sosial Kristia Budyarto atau di media sosial lebih dikenal dengan nama Kang Dede menjadi Komisaris Independen perusahaan pelat merah di bidang pelayaran PT. Pelni.

Sebenernya bukan hanya Kang Dede yang diangkat menjadi Komisaris dari unsur relawan pemenangan Jokowi ada banyak nama lain.

Sebut saja Ulin Yusron yang diangkat menjadi Komisaris Independen PT. Indonesia Tourism Development (ITDC).

Kemudian Dyah Kartika Rini atau dikalangan relawan lebih dikenal dengan nama Rini Djoemadi, ia menjadi Komisaris Independen di PT. Jasa Rahardja.

Lantas ada mantan Tim Sukses Jokowi, Eko Sulistyo yang ditempatkan sebagai Komisaris di BUMN pengelola listrik PT.PLN.

Inilah fakta politik di Indonesia, politik balas budi. Siapa yang berkeringat membantu dalam kontestasi politik pemilu atau pilpres, dan ketika yang didukungnya itu memenangkan pemilu, baik itu Pilpres maupun Pilkada maka siap-siap akan mendapat kursi empuk di pemerintahan atau di perusahaan-perusahaan yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dipegang oleh pemerintah.

Bahkan mereka yang merasa berkeringat menjadi relawan pemenangan kadang tak segan-segan untuk menuntut jabatan itu.

Padahal secara etimologi relawan itu merupakan bentuk non-formal dari kata sukarelawan  dengan kata dasar sukarela yang memiliki arti melakukan sesuatu tanpa pamrih dan tanpa paksaan siapapun.

Jadi sukarelawan atau relawan memiliki arti orang yang bersedia melakukan sesuatu tanpa pamrih dan tanpa paksaan dari/ke siapapun.

Jika merujuk pada arti katanya, seharusnya relawan itu tak perlu menuntut apapun atau diberi apapun setelah ia selesai melakukan tugasnya, kan namanya juga sukarela.

Jika para relawan ini berharap mendapat sesuatu setelah melakukan tugasnya, lebih pas namanya diganti saja menjadi rekanan.

Jadi para  organisasi relawan pemenangan Jokowi besalin nama menjadi rekanan untuk pemenangan Jokowi. Ini akan menjadi lebih fair bagi siapapun.

Ketika mereka menuntut imbalan dengan jabatan tertentu misalnya tak harus malu-malu lagi. Dan masyarakat pun tak akan mencibir apalagi nyinyir ketika mereka diangkat menjadi Komisaris BUMN atau jabatan apapun di pemerintahan.

Toh sudah jelas kan, mereka itu rekanan yang harus mendapat imbalan setelah berkeringat, bekerja keras memenangkan Jokowi.

Dan Jokowi pun dari awal sudah harus mempersiapkan tanda mata itu, sebagai konsekuensi dibantu oleh "rekanan" untuk meraih jabatannya.

Lebih baik kontraknya sebagai rekanan itu hitam diatas putih, jika pihak yang didukung wanprestasi menjadi mudah dituntut secara hukum.

Tapi jika mereka masih memakai nama relawan seharusnya tak ada kewajiban juga dari pihak Jokowi misalnya untuk memberi imbalan jabatan tertentu pada mereka yang menyebut dirinya relawan tersebut.

Karena jika disebut relawan pemenangan Jokowi, siapapun bisa menjadi relawan dan sudah hampir dapat dipastikan berkeringat.

Saya juga termasuk relawan karena mendukung Jokowi dengan sepenuh hati tanpa pamrih apapun berkeringat dan siap bersitegang dengan siapapun yang mendukung Prabowo-Sandi.

Tapi mungkin karena Jokowi itu orang Jawa yang memiliki adat ketimuran yang ia pakai sehari-hari, mungkin jabatan itu diberikan sebagai tanda terimakasih.

Tak ada yang salah juga sih sebenarnya. Apalagi jika yang ditempatkan pada jabatan tertentu itu orang yang memang kompeten dibidangnya.

Tapi menjadi sangat salah ketika para relawan itu menuntut, menagih seolah Jokowi berhutang pada mereka seperti yang diucapkan oleh Sekjen Projo itu.

"Eh pak besok-besok ganti aja jangan jadi relawan tapi rekanan"

Dah itu aja.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun