Itu yang high profile dan menjadi sorotan publik, yang tersembunyi di belakang meja dan belum terungkap mungkin lebih banyak lagi.
Bahkan jangan-jangan setiap kasus hukum di Indonesia sudah seperti komoditas yang layak diperdagangkan.
Lantas, dalam hal pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca revisi Undang-Undang KPK setahun lalu  dan pergantian Komisionernya terlihat bak macan ompong yang bahkan untuk mengaum saja tak mampu lagi sepertinya.
Alasan yang banyak terdengar, sekarang mereka lebih pada pencegahan korupsi katanya, melakukan pencegahan kan bukan berarti melupakan penindakan.
Sepanjang tahun 2020 hingga bulan Juni 2020 ini pasca Firli Bahuri dkk dilantik baru 2 kali Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan, bandingkan dengan tahun-tahun sebelum yang bisa puluhan kali melakukan OTT.
Kasus Harun Masiku yang merupakan salah satu kader partai penguasa, sepertinya berlalu begitu saja. Tak terdengar lagi usaha pencarian terhadap buron kasus penyuapan anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum(KPU), Wahyu Setiawan.
Sebegitu sulitkah KPK mencari jejak seorang Harun Masiku? Padahal mereka memiliki teknologi dan kemampuan mumpuni untuk menelusuri buronan seperti ini, atau jangan-jangan memang ada yang sengaja menyembunyikannya, Wallahualam.
Ya tak heran dengan kondisi seperti ini bidang penegakan hukum menjadi sektor yang paling tidak memuaskan masyarakat.
Sementara sektor yang paling memuaskan dalam survey Litbang Kompas ini ialah bidang kesejahteraan sosial.
Sebanyak 48,8 merasa puas atas kinerja Pemerintahan Jokowi di bidang ini, bahkan 3,4 persen di antaranya merasa sangat puas.
Masuk akal juga disektor ini, Jokowi dinilai memuaskan karena Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam berbagai skema dan lapisan penerima mengucur deras ke masyarakat sebagai jaring pengaman sosial di tengah gerusan pandemi Covid-19.
