Jika ditanya, saya termasuk orang yang akan menyatakan bahwa kinerja Presiden Jokowi dalam satu tahun pertama di periodenya yang kedua 2019-2024, tidak memuaskan.
Ketidakpuasan saya ini mungkin saja karena ekspektasi saya terhadap Presiden ke-7 Indonesia ini terlalu tinggi.
Namun, bisa juga ketidakpuasan itu lahir karena kinerja Pemerintahan Jokowi memang benar tidak memuaskan.
Seperti ditunjukan oleh hasil survey Litbang Kompas yang dirilis Selasa (20/10/20) lalu.
52,5 persen responden menyatakan tidak puas bahkan 6,2 persen diantaranya menyatakan sangat tidak puas terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi dalam satu tahun terakhir.
Sementara yang menyatakan puas hanya 39, 7 persen, dan 2,3 persen responden yang lain menyatakan tidak tahu.
Survey ini dilakukan 14-16 Oktober 2020 dengan jumlah responden 529 yang tersebar di 34 Provinsi dengan rentang usia 17 hingga 80 tahun.
Dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan memiliki margin of error 4,3 persen.
Jika dibedah lebih dalam, survey ini menunjukan bahwa penyumbang terbesar ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi ialah di bidang penegakan hukum.
Sebesar 54,4 persen menyatakan tidak puas di sektor ini, bahkan 10,2 persen diantaranya menyatakan sangat tidak puas.
Bisa dipahami respon masyarakat seperti ini, banyak hal terkait penegakan hukum di Indonesia belakangan memang terlihat carut marut.
Bayangkan saja seorang Pinangki Sirna Malasari yang merupakan penegak hukum menjadikan hukum sebagai komoditas dagangan.
