Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menetapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar  (PSBB) secara ketat untuk ke 2 kalinya, bakal menjadi titik pijak bagi karir politik Anies Baswedan.
Apabila kebijakan PSBB ini berhasil,  dengan ukuran menurunnya  jumlah kasus  positif baru Covid-19, nama Anies bakal meroket di percaturan politik di Indonesia.
Apalagi pemerintah pusat yang selama ini kerap dihadap-hadapkan  dengan Anies  tampaknya tidak terlalu menyukai kebijakan PSBB yang ke-2 kalinya ini.
Namun, sebaliknya jika kebijakan PSBB ketat di DKI kali ini tak menghasilkan apapun alias kasus positif tetap bertambah seperti saat ini, Anies Baswedan harus siap-siap melupakan ambisi politiknya ke jenjang yang lebih tinggi atau terpilih kembali menjadi Gubernur DKI yang ke 2 kalinya pada Pilkada 2022 nanti.
Walaupun sejatinya keputusan Anies menetapkan kembali kebijakan PSBB total di DKI Jakarta ke 2 kalinya ini untuk menekan kasus positif baru corona di wilayahnya.
Namun, banyak pihak memaknai berbeda keputusan Anies kali ini. Bahkan partai penguasa PDIP memaknai lebih ekstrem lagi, melalui Ketua DPW PDIP DKI, Gembong Harsono menyebutkan ada motif politik dibalik keputusan Anies tersebut.
"Kebijakan penerapan PSBB ketat di Tengah situasi kebijakan terintegrasi antara pencegahan Covid-19 dan ekonomi terasa lebih mencerminkan Sisi Gubernur Anies Baswedan sebagai politisi," kata Gembong seperti dilansir CNNIndonesia, Sabtu (12/09/20).
Selain itu mereka berpandangan bahwa keputusan Anies ini terkesan grasa-grusu tanpa perhitungan dan koordinasi yang cukup dengan berbagai pihak.
Atas dasar pemikiran tersebut kemudian PDIP meminta Anies untuk menghentikan atau membatalkan rencana PSBB yang kepastiannya akan diumumkan hari Minggu (13/09/20) siang ini.
Mereka beranggapan PSBB total bakal memukul keras perekonomian masyarakat kecil  yang sudah terpuruk sejak pandemi  Covid-19 muncul di Indonesia
Di lain pihak PKS yang merupakan salah satu partai pendukung Anies, mendukung penuh rencana pemberlakuan kembali PSBB total di DKI.
Karena keputusan Anies tersebut adalah upaya.nyata dari Gubernur DKI untuk melindungi rakyatnya dari paparan virus corona seri terbaru ini.
Suara PKS yang lantang mendukung keputusan Anies terkait PSBB ini sih tak aneh. Karena mereka secara alami akan berada di belakang Anies apapun keputusannya apalagi pemerintah pusat yang merupakan "musuh politiknya" menyatakan sebaliknyaÂ
Tak hanya di level elite, di akar rumput pun keputusan PSBB total Anies ini ditanggapi berbeda yang membuat masyarakat menjadi terbelah antara yang menyetujui dan menolaknya.
Belakangan berbagai flatform media sosial dipenuhi komentar-komentar pro kontra terkait rencana pemberlakuan kembali PSBB jilid 2 yang akan diterapkan Senin 14 Septembet 2020 besok.
Dari seluruh perdebatan itu sepertinya ada kondisi yang mempertentangkan antara kesehatan dan ekonomi. Padahal semestinya keduanya bisa berjalan beriringan asalkan ketika beraktivitas ekonomi masyarakat melakukannya dengan menaati protokol kesehatan.
Seperti diketahui Anies Baswedan memberlakukan kenbali PSBB total karena pertumbuhan kasus positif baru Covid-19 di DKI sudah dalam level yang mengkhawatirkan.
Kondisi ini menurut Anies jika dibiarkan bakal membuat fasilitas kesehatan di DKI kewalahan. Dalam perhitungannya pada 6 Oktober jumlah kasus positif baru akan berjumlah 4.805 kasus, sementara jumlah ruang yang dibutuhkan untuk menampung ssjumlah itu baru bisa terpenuhi pada 8 Oktober.
Atas dasar inilah kemudian Anies memutuskan untuk menarik rem darurat, sayangnya ia memutuskan hal tersebut tanpa koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam hal ini pemerintah pusat, wilayah-wilayah penyangga ibukota, Botebek dan para pengusaha.
Anies terkesan one man show seolah ketegasan dalam menangani Covid-19 hanya miliknya. Tak heranlah kemudian banyak pihak berpendapat bahwa keputusan PSBB kali ini merupakan upaya Anies Baswedan menaikan nilai tawarnya dalam konstelasi politik nasional.
Ditataran konsep Anies memang hebat, tapi setelah masuk ke dalam fase implementasi biasanya lebih sering berantakan tak sesuai konsepnya.
Selain itu rencana pemberlakuan PSBB total ini seolah menempatkan posisi pemerintah pusat dalam posisi sulit.Â
Jika tak menyetujui, Jokowi dan jajarannya akan dianggap tak serius menangani Covid-19, jika menyetujui pun mereka tak akan dapat apresiasi apapun karena mereka hanya dianggap follower saja, lantaran inisiasi dilakukan Anies Baswedan.
Padahal kita tahu Anies Baswedan dipersonifikasikan oleh pihak yang berseberangan dengan pemerintah Jokowi sebagai simbol perlawanan.
Anies sendiri terkesan menikmati pe-label-an tersebut, karena sepertinya ia paham benar namanya akan terus berkibar manakala ia "bertentangan" dengan pemerintah pusat.
Namun, jika ia salah berhitung atas keputusannya tersebut bisa saja ini menjadi bumerang negatif bagi karir politiknya ke depan.
