Hari Setiyono menerangkan bahwa ada prosedur tertentu yang terlihat lumayan panjang bagi pihak Kepolisian jika ingin menyelidiki Jaksa Pinangki.
Tampaknya pihak Kejagung insist bahwa yang berhak dan memiliki wewenang menyelediki kasus yang melibatkan Jaksa Pinangki hanyalah pihak Kejaksaan Agung.
Kontroversi ini terus bergulir sampai akhirnya Pedoman nomor 7 tahun 2020 itu yang diterbitkan seminggu lalu itu dibatalkan melalui aturan baru yang diterbitkan Kejagung tertanggal 11 Agustus 2020.
Aturan baru tersebut adalah Keputusan Jaksa Agung nomor 163 tahun 2020.
Menurut Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam cuitan lewat akun Twitter miliknya @mohmahfudmd.
"Pencabutan Pedoman Kejagung tersebut dapat memproporsionalkan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh jaksa . Hal itu juga menurut Mahfud MD, juga bisa menghilangkan kecurigaan publik bahwa Kejaksaan Agung membuat barikade untuk melindungi dirinya."
Dan ajaibnya entah ini sebuah kebetulan atau memang sudah direncanakan setelah Surat Keputusan  Jaksa Agung tersebut terbit.
Besoknya Rabu (12/08/20) Jaksa agung menetapkan secara resmi Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejagung.
Nah disinilah hubungannya antara Jiwa Korsa dan kasus Jaksa Pinangki, Jiwa korsa Kejaksaan atau institusi manapun bukan berarti harus dimaknai dengan melindungi aparatnya jika terlibat masalah hukum. Dengan cara menutup-nutupi kasus yang menimpa anggotanya.Â
Justru dengan mengungkapkan kasus yang terjadi secara terbuka hingga ke akarnya, siapapun yang terlibat diungkap maka Jiwa Korsa institusi akan mengalami penguatan.
Publik akan respek dan kepercayaan pada institusi hukum tersebut akan naik. Dalam konteks Kasus Jaksa Pinangki ini, walaupun terkesan sangat tertutup tapi apresiasi pantas kita berikan pada pihak Kejagung , terlebih kepada pihak Kepolisian.
