Pemerintah Jokowi terus kencang menggelontorkan berbagai stimulus ekonomi untuk mengerek daya beli masyarakat guna menghindari resesi ekonomi.
Kenapa disebut menghindari resesi bukan mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, karena yang ada dihadapan mata saat ini ya resesi itu.
Pemulihan ekonomi saya rasa akan terjadi setelah vaksin C-19 ditemukan dan bisa dipergunakan secara masal oleh masyarakat.
Meskipun memang pathway-nya harus sudah dibangun sejak saat ini. Namun rasanya pemerintah harus first think first.
Pertunbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal II 2020 i seperti yang dirilis oleh Biro Pusat Statistik(BPS) berada di posisi negatif 5,32 persen.
Terkontraksi cukup dalam dibandingkan dengan Kuartal I tahun yang sama. Jika pada Kuartal III 2020 pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih dalam teritori negatif, secara konseptual dan teknis Indonesia sudah terjerembab ke jurang resesi.
Kondisi inilah yang sepertinya benar-benar dihindari oleh Pemerintah Jokowi, karena potensi pemulihan ekonomi pasca pandemi menjadi lebih sulit jika Indonesia harus mengalami resesi, terutama berkaitan dengan trust publik dan investor.
Untuk itulah kemudian pemerintah terlihat all out mendongkrak daya beli masyarakat, setelah sebelumnya berbagai skema Bantuan Sosial digelontorkan yang alokasi anggarannya hingga Rp.203,9 triliun.
Kini berbagai skema baru bantuan sosial tengah di godok untuk segera diimplementasikan. Seperti Bantuan Langsung Tunai(BLT) bagi para pekerja berpenghasilan di bawah Rp. 5 juta per bulan.
Para pekerja yang diperkirakan berjumlah 13 juta orang itu akan mendapat bantuan Rp. 600 ribu per bulan selama 4 bulan, anggaran yang telah disiapkan untuk ini sebesar Rp. 13,1 triliun.
Kemudian ada tambahan untuk PKH sebesar Rp 8,3 triliun, Rp.15,5 untuk Kartu Sembako dan berbagai skema lainnya yang secara keseluruhan nilai anggarannya Rp.111,7 triliun.
Selain bantuan sosial yang berbentuk hibah, pemerintah pun kini tengah mempersiapkan sebuah skema baru berupa pinjaman tanpa bunga bagi rumah tangga yang membutuhkan.
"Direncanakan juga skema pinjaman untuk rumah tangga tanpa bunga sehingga bisa diakses oleh rumah tangga murah, itu sedang disiapkan pemerintah," kata Yustinus Prastowo Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Kamis (06/08/20). Seperti dilansir Bisnis.Com.
