Padahal kesadaran masyarakat itu juga sangat berkaitan erat dengan kehidupan ekonomi mereka. Ketika mobilitas dibatasi dan seluruh masyarakat Indonesia di minta untuk bergerak secara minimal, atau tetap berada di rumah saja, lantas penghidupan mereka bagaimana.
Bagi masyarakat yang tempat kerjanya menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) sementara ini mungkin tak akan ada masalah.
Tapi bagaimana mereka yang merupakan pekerja harian dan masyarakat yang bekerja di sektor yamg tak memungkinkan untuk melakukan WFH, seperti Manufaktur misalnya.
Mereka akan terus bekerja dan keluar rumah dan hal ini membuat kebijakan PSBB menjadi tak efektif. Mencoba menghentikan backbone angkutan masal KRL seperti yang diminta oleh beberapa Kepala Daerah di Wilayah tersebut tak akan membuahkan hasil apapun bagi PSBB, malah menambah runyam situasi seperti yang terjadi beberapa hari lalu.
Hentikan lah hulu permasalahannya, tutup semua kantor diluar 8 sektor tersebut, atau antar jemput seluruh karyawannya.
Tapi itu sulit dilakukan, jika memang mau benar-benar PSBB Â berjalan efektif, bantuan sosial yang diberikan secara parsial oleh pemerintah Jokowi seperti saat ini harus di ubah menjadi menyeluruh tanpa mengenal kelas.
Artinya seluruh rakyat Indonesia tanpa terkeuali harus mendapatkan bantuan, atau meminjam istilah Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, Negara membayar seluruh penduduknya untuk tetap berada di rumah.
Seperti yang dilakukan di Jepang, Singapura, beberapa negara lain di Eropa.  Jepang yang saat ini memiliki jumlah kasus positif Covid-19 menurut John Hopkins University  sebanyak 10.269 kasus, memberikan bantuan kepada seluruh penduduknya tanpa terkecuali sebesar 100.000 yen atau setara dengan Rp. 14,5 juta per orang.
Kebijakan bantuan tunai ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Shinzo Abe seperti yang dilansir Nikkei  Asian ReviewÂ
"Kami segera bergerak cepat  untuk memberikan uang kepada setiap orang"ujar Shinzo Abe dalam.konferensi Pers Jumat (17/04/20).
Awalnya pemerintah Jepang akan memberikan bantuan tunai secara parsial, hanya bagi keluarga  yang terdampak saja dengan jumlah 300.000  yen per keluarga.
