Badan Otorita ini nantinya akan fokus mengawal hal teknis, seperti penyusunan struktur dan desain komponen kota, termasuk memastikan ketersediaan prasarana dasar.
Selain itu juga akan mengejar dan mencari investor untuk mendanai pembangunan Ibukota baru tersebut dengan memakai sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dan dalam jangka panjang ada rencana Badan Otorita ini akan menjadi pengelola aset-aset negara yang berada di ibukota lama, Jakarta.
Jika mengacu pada draft peraturan presiden badan otorita ibu kota negara akan jadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK). Namun posisinya setingkat Menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden.
Secara struktur Organisasi Badan Otorita Ibukota Baru ini akan diketuai oleh seorang Kepala setingkat menteri, dengan wakil dan sekretaris  serta enam Kedeputian, yakni Deputi Perencanaan Strategis, Deputi Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan, Deputi Sumber Daya Manusia, Deputi Kerjasama dan Pendanaan, Deputi Ekonomi dan Investasi serta Deputi Pertahanan, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup.
Dalam menjalankan tupoksinya Badan Otorita Ibukota baru ini harus berkoordinasi dengan Dewan Pengarah, yang terdiri dari 23 Kementerian, Panglima TNI, Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Penajam Paser Utara, dan beberapa lembaga terkait lainnya.
Nah, artinya dengan lingkup kerja seperti ini sebenarnya yang paling pantas menjadi Kepala Badan Otorita Ibukota Baru, Bambang Brodjonegoro, secara teknis  dan manajerial cukup mumpuni untuk memimpin Badan baru ini.
Namun jika dikaitkan dengan berbagai intrik, dan membasmi berbagai anasir-anasir lancung yang biasanya menghiasi sebuah pembangunan kawasan baru ketegasan dan kepintaran Basuki Tjahaja Purnama sangat dibutuhkan.
Mungkin keduanya bisa saja digabungkan dalam satu paket, dengan kedudukan yang sejajar. Dan keputusannya diambil secara kolegial, seperti KPK misalnya.
Karena pada kenyataannya yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan teknis semata, ataupun ketegasan semata, namun keduanya harus bisa bersama dalam membangun ibukota baru tanpa melahirkan masalah baru.
Namun siapa pun yang dipilih Jokowi tentu saja sudah melalui pertimbangan mengenai kapabilitas dan integritasnya.
Sumber: regional.kompas.com dan money.kompas.com.
