Mohon tunggu...
Efwe
Efwe Mohon Tunggu... Administrasi - Officer yang Menulis

Penikmat Aksara, Ekonomi, Politik, dan Budaya

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Menyoal Peran Jokowi dalam Pencalonan Gibran sebagai Wali Kota Solo

12 Februari 2020   13:36 Diperbarui: 12 Februari 2020   15:07 447
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Drama pencalonannya pun banyak diliput media mulai berjuang dari tingkat DPC PDIP Solo. Tak diusung oleh mereka, Gibran kemudian pergi menemui Megawati the Godmother PDIP.

Ia memohon rekomendasi dari DPP PDIP untuk menjadi calon Walikota Solo. Walaupun di DPC PDIP Solo telah ditolak.

Sang Ketua DPC PDIP Solo FX Rudy, tetap bersikeras mecalonkan Achmad Purnomo dan Ketua DPRD Solo Teguh Prakosa.

Akhirnya ketiganya diakomodasi oleh DPP PDIP  untuk kemudian melakukan Fit and Proper test di Kantor DPP PDIP Di jalan Diponegoro Jakarta, Senin (10/2/20) kemarin.

Akh sebenarnya saya secara pribadi menyayangkan majunya Gibran dan beberapa keluarga Jokowi yang lain dalam Pilkada saat Jokowi masing memangku Jabatan Presiden.

Namun ya memang tak ada aturan hukum mana pun yang mengatur bahwa keluarga Presiden atau keluarga pejabat manapun untuk maju sebagai calon Kepala Daerah, dan Legislatif baik di daerah maupun pusat.

Politik dinasti begitulah para pengamat dan masyarakat menamakan kondisi ini. Apakah politik dinasti ini buruk atau baik?

Tak semua politik dinasti itu baik dan tak semua politik dinasti buruk. Sebagai contoh keluarga Bush dan Kennedy  di Amerika Serikat mereka sebuah dinasti politik di AS yang sangat dihormati dan memiliki kredibilitas tinggi.

Namun ada juga contoh buruk,  bagaimana keluarga Ratu Atut menguasai Provinsi Banten dan beberapa dari mereka bermasalah dan melakukan korupsi sehingga ibu dan anak menghuni sel dingin KPK.

Tapi harus diingat, Indonesia mempunyai kenangan buruk terhadap politik dinasti ini. Makanya isu Nepotisme masuk ke dalam Tap MPR pasca reformasi 1998.

Nepotisme akan terjadi jika memang ia menempati jabatan tertentu hanya berdasarkan primodialisme saja, tanpa mengukur kemampuan orang tersebut dalam melaksanakan tugas di jabatan tersebut.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun