Jika jajaran direksi tak mampu  memenuhi kontrak manajemen tersebut, bisa langsung diberhentikan Dewas.
Padahal menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 Tahun 2005 Tentang LPP-TVRI tidak demikian aturannya.
Hal ini lah yang kemudian membuat posisi Dewas seperti dewa di TVRI, dengan mudah mereka bisa memberhentikan direksi meskipun tanpa alasan yang jelas, seperti yang di alami Helmy Yahya.
Tinggal diberikan Surat Pemberitahuan Rencana Pemberitahuan (SPRP), di beri waktu satu bulan untuk memberikan sanggahan.
Bulan berikutnya langsung diberhentikan, menurut Helmy situasi seperti ini akan menjadi tidak sehat siapapun Direksinya.
Makanya ia kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), selain tentu saja Helmy merasa nama baiknya sebagai seorang profesional berpotensi tercoreng akibat pemecatan ini.
Dirinya tak berminat kembali menjadi Direktur Utama TVRI, walaupun misalnya PTUN memenangkan dirinya kelak.
"Saya tidak berpikir saya kembali juga pak, terus terang. Demi Allah, berat pak," kata Helmy saat memberi klarifikasi terkait pemecatannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (28/01/20). Seperti yang dilansir CNNIndonesia.com
Ia mau kembali  jika tata kelola TVRI benar-benar berubah. Â
