Tahukah Saudara, UN itu Tak Dihapus Tapi Diganti

Ribut-ribut penghapusan Ujian Nasional atau belakangan ini dipicu oleh pemberitaan media mainstream tentang rencana penghupusan UN oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Anwar Makariem yang kemudian diamplifikasi oleh warganet melalui akun media sosial masing-masing.

Sebenarnya ujian itu ya biasa saja, sejak jaman baheula yang namanya sekolah itu, diakhir masa belajar ya selalu diikuti ujian untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti pelajaran yang diberikan.

Persoalannya ujian nasional atau UN ini seperti menjadi momok  bagi para siswa juga bagi guru. Kenapa terasa berbeda magnitudenya antara UN dengan ujian-ujian waktu lalu. Padahal UN atau apapun namanya pada dasarnya merupakan proses evaluasi masal yang dilakukan dalam jangka waktu pendek yang hasilnya akan menentukan kelulusan, untuk kemudian bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang  lebih tinggi.

Ujian jaman old yang paling lama dijadikan sebagai standar kelulusan seorang siswa ialah Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS). Istilah Ebtanas ini dipakai selama 20 tahun dari jaman 1980-2000. Saya kebetulan salah satu yang mengikuti ujian Ebtanas ini. Selain Ebtanas di era ujian ini ada istilah lain yang disebut Evaluasi Belajar Tahap Akhir (Ebta)

Lantas apa perbedaan antar keduanya, Ebtanas adalah ujian beberapa mata pelajaran pokok yang dikoordinasinya dibawah pemerintah pusat. Sedangkan Ebta ujian beberapa mata pelajaran lain yang koordinasinya di bawah sekolah dengan pemerintahan Provinsi. 

Kelulusan siswa diukur melalui hasil Ebtanas dan Ebta ditambah ujian harian dan nilai rapor, jika nilai rata-rata setelah semuanya digabungkan minimal nilainya 6 maka siswa itu dinyatakan lulus.

Terus bagaimana situasinya saat itu? ya sama saja mungkin dengan yang dirasakan oleh para peserta didik jaman now. Tegang dan serasa penuh tekanan, sebenarnya tekanan datang dari orang tua sih, kalau saya,  santuy saja. Toh saya yakin bisa lulus kok.

Lantas apa bedanya dengan UN terkini yang serasa begitu menakutkan dan penuh kontroversi? UN merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UN yang seperti hari ini dilakukan,  mulai dilaksanakan pada tahun 2005, siswa dinyatakan lulus bila nilai hasil UN-nya mencapai 4,25 pada setiap mata pelajaran. 

Kemudian UN ini mengalami berbagai penyempurnaan sampai yang paling terlihat progresive perbedaannya mulai tahun 2015, Pemerintah memastikan bahwa UN tidak lagi dijadikan sebagai syarat kelulusan. Sistem Computer Based Test(CBT) mulai diperkenalkan pada tahun ini.

Dengan sistem yang baru ini  pemerintah akan lebih meningkatkan mutu soal agar lebih ada proses pembeleajaran yang lebih mendalam. Selain itu pemerintah juga akan menyertakan survey dan kuisioner untuk mengidentifikasi apa saja yang mempengaruhi keberhasilan siswa. Dengan penggunaan CBT diharapkan penilaian dapat dilakuka secara fleksibel dan efesien.

Target pemerintah untuk pelaksanaan tahun 2019-2020 dengan berbagai penyempurnaan tersebut pemerintah berharap guru dan sekolah sudah dapat mengarahkan potensi siswa lebih baik. UN dengan sistem CBT  bisa dilakukan secara luas dan ada testing center di daerah-daerah. Selanjutnya, UN diharapkan bisa dilakukan dengan jadwal yang lebih fleksibel. 

Ditengah proses penyempurnaan UN yang dilakukan oleh Pemerintah, tiba-tiba dua bulan masa pemerintahan Jokowi jilid II berjalan. Mendikbud Nadiem Makarim dikutip pernyataannya oleh berbagai media bahwa dirinya berencana untuk menghapus UN yang selama ini memang selalu menjadi kontroversi ditengah pemangku kepentingan pendidikan.

Ada yang bersukacita menyambutnya, dengan menganggap kebijakan baru Nadiem bernilai plus. namun tak sedikit pula yang kontra, dengan menanggap kebijakannya tersebut bernilai minus.

Yang bersukacita menyatakan UN itu hanya buang-buang anggaran dan memberikan tekanan yang berlebihan terhadap para siswa dan guru serta orang tua peserta didik, namun tak berkorelasi positif terhadap  peningkatan kualitas pendidikan lantaran sering terjadi manipulasi dalam pelaksanaan.

Nah bagi yang kontra, mereka menganggap ujian nasional merupakan salah satu cara dalam menakar dan dan mengukur kualitas peserta didik dan sekolah di lingkup nasional.  Hal ini menjadi sangat penting, agar negara memiliki pijakan rasional untuk memetakan progress pendidikan ke depannya, untuk pengembangan kurikulum, pembinaan karier guru, fasilitas sekolah dan berbagai hal lainnya.

Memang masih banyak yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan UN, namun bagi pihak yang kontra, UN masih layak dan harus tetap dilaksanakan. Seorang pakar pendidikan asal Universitas Gadjah Mada Jogyakarta, Bagas Pujilaksono Widyakanagira, menyatakan Nadiem tak perlu berpikir untuk menhapus UN, dan menjadikan siswa Indonesia sebagai kelinci percobaan

"Karena jika dihapus sama saja dengan mencabik-cabik anak Indonesia, " Ujar Bagas Kamis(12/12/19) kemarin seperti yang dikutip dari Tagar.id.

Kontorversi ini kemudian berlanjut, sampai akhirnya Mas Menteri Nadiem dipanggil DPR untuk menjelaskan duduk persoalan sebenarnya terkait masalah UN tersebut.

Nah, Nadiem kemudian menerangkan bahwa wacana penghapusan UN pada tahun ajaran 2021 nanti itu tidak benar!! Mas Mendikbud ini hanya akan mengganti dengan sistem penilaian baru.

"Beberapa hal agar tidak ada mispersepsi, UN itu tidak dihapuskan. Mohon maaf, kata dihapus itu hanya headline di media agar diklik, karena itu yang paling laku. Jadinya, UN itu diganti jadi asesmen kompetensi," kata Nadiem dalam rapat bersama Komisi X DPR di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Seperti yang saya kutip dari Kompas.com

Jadi Clear yah saudara-saudara, UN TAK DIHAPUS, TAPI DIGANTI!

Selain Assesment Kompetensi, ada tambahan survey karakter sebagai pengganti UN tersebut, mahluk apalagi assesment kompetensi dan survey karakter ini?

Assesment Kompetensi Minimun ialah kompetensi dasar di sisi kognitif yang materinya hanya ada dua yakni Literasi dan Numerasi. Literasi, bukan perkara membaca semata namun merupakan kemampuan untuk melakukan analisis terhadap sebuah bacaan serta untuk menakar kemampuan dalam memahami konsep dibalik sebuah tulisan. Sedangkan Numerasi ialah kemampuan menganalisa dengan dasar angka-angka. 

Jadi nantinya UN dilaksanakan tak berdasarkan mata pelajaran tertentu yang arahnya pada penguasaan konten materi. Namun berdasarkan kedua kemampuan tersebut tanpa terikat mata pelajaran tertentu.

Kemudian mengenai Survey Karakter, hal ini dilakukan untuk memahami ekosistem dalam sebuah lingkungan pendidikan. Jadi ini untuk mengenal kondisi siswa terkait karakter yang ada di sekolah. Apakah Pancasila sebagai dasar negara terimplementasikan oleh para siswa. Jadi materi surveynya lebih ke arah perilaku sosial dan lingkungan peserta didik seperti, Bullying, toleransi hingga tingkat kebahagian siswa ketika berada di lingkunagn sekolah.

Dengan survey ini diharapkan hasilnya akan menjadi feedback bagi pengembangan dan pengelolaan lingkungan sekolah ke depannya, jadi perbaikan-perbaikan kondisinya memakai acuan hasil survey ini.

Ya apapun namanya, apakah UN itu dihapus atau diganti namun esensinya kan tetap aja penyelenggaraan UN seperti saat ini tak akan dilakukan lagi. Harapannya apapun yang dilakukan Mas Menteri bisa menjadikan pendidikan nasional menjadi lebih baik, jangan sampai dalam beberapa tahun ke depan jika OECD mengadakan survey PISA lagi kondisinya jeblog seperti saat ini.

Sumber: [1], [2], [3]