Ditengah proses penyempurnaan UN yang dilakukan oleh Pemerintah, tiba-tiba dua bulan masa pemerintahan Jokowi jilid II berjalan. Mendikbud Nadiem Makarim dikutip pernyataannya oleh berbagai media bahwa dirinya berencana untuk menghapus UN yang selama ini memang selalu menjadi kontroversi ditengah pemangku kepentingan pendidikan.
Ada yang bersukacita menyambutnya, dengan menganggap kebijakan baru Nadiem bernilai plus. namun tak sedikit pula yang kontra, dengan menanggap kebijakannya tersebut bernilai minus.
Yang bersukacita menyatakan UN itu hanya buang-buang anggaran dan memberikan tekanan yang berlebihan terhadap para siswa dan guru serta orang tua peserta didik, namun tak berkorelasi positif terhadap  peningkatan kualitas pendidikan lantaran sering terjadi manipulasi dalam pelaksanaan.
Nah bagi yang kontra, mereka menganggap ujian nasional merupakan salah satu cara dalam menakar dan dan mengukur kualitas peserta didik dan sekolah di lingkup nasional. Â Hal ini menjadi sangat penting, agar negara memiliki pijakan rasional untuk memetakan progress pendidikan ke depannya, untuk pengembangan kurikulum, pembinaan karier guru, fasilitas sekolah dan berbagai hal lainnya.
Memang masih banyak yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan UN, namun bagi pihak yang kontra, UN masih layak dan harus tetap dilaksanakan. Seorang pakar pendidikan asal Universitas Gadjah Mada Jogyakarta, Bagas Pujilaksono Widyakanagira, menyatakan Nadiem tak perlu berpikir untuk menhapus UN, dan menjadikan siswa Indonesia sebagai kelinci percobaan
"Karena jika dihapus sama saja dengan mencabik-cabik anak Indonesia, " Ujar Bagas Kamis(12/12/19) kemarin seperti yang dikutip dari Tagar.id.
Kontorversi ini kemudian berlanjut, sampai akhirnya Mas Menteri Nadiem dipanggil DPR untuk menjelaskan duduk persoalan sebenarnya terkait masalah UN tersebut.
Nah, Nadiem kemudian menerangkan bahwa wacana penghapusan UN pada tahun ajaran 2021 nanti itu tidak benar!! Mas Mendikbud ini hanya akan mengganti dengan sistem penilaian baru.
"Beberapa hal agar tidak ada mispersepsi, UN itu tidak dihapuskan. Mohon maaf, kata dihapus itu hanya headline di media agar diklik, karena itu yang paling laku. Jadinya, UN itu diganti jadi asesmen kompetensi," kata Nadiem dalam rapat bersama Komisi X DPR di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Seperti yang saya kutip dari Kompas.com
Jadi Clear yah saudara-saudara, UN TAK DIHAPUS, TAPI DIGANTI!
Selain Assesment Kompetensi, ada tambahan survey karakter sebagai pengganti UN tersebut, mahluk apalagi assesment kompetensi dan survey karakter ini?
