Subsidi Listrik dengan Energi Baru Terbarukan dan Libatkan Rakyat

Beberapa hari belakangan ini, menjelang akhir tahun, tiba tiba saja mencuat keributan soal Subsidi BBM. Keributan yang dimunculkan oleh Calon Presiden Terpilih Joko Widodo dan pasangannya Jusuf Kalla.

Pasangan Presiden terpilih ini meminta pemerintahan yang sekarang masih menjabat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk menaikan harga BBM Subsidi. Alasan yang digunakan adalah besarnya subsidi yang harus ditanggung negara dan kemungkinan habisnya anggaran subsidi BBM saat nanti pemerintahan Jokowi dilantik pada 20 Oktober.

Presiden terpilih berargumentasi, jika BBM Subsidi tidak dinaikan maka tidak akan tersedia uang untuk membeli BBM subsidi yang diperkirakan kuota nya (46 juta kilo liter tahun 2014) habis pada awal Nopember. Jokowi meminta BBM Subsidi harus dinaikan oleh SBY agar tersedia cukup uang untuk kembali membeli BBM.

Sama halnya dengan BBM Subsidi, pemerintahan baru juga tampaknya akan ancang ancang menghapus Subsidi Listrik atau menaikan Tarif Dasar Listrik. Alasan yang dipakai juga tidak akan jauh dari penghematan anggaran negara, ditambah alasan tidak tepatnya sasaran subsidi.

Pada kesempatan ini saya ingin coba memperlihatkan bahwa Pemerintah tidaklah harus selalu terbelenggu dan hanya punya pilihan pada instrumen NAIK-TURUN kan subsidi untuk menyelesaikan persoalan kesulitan keuangan, utamanya yang berkaitan energi. Pemerintah harus mampu mencari cara penyelesaian lain tanpa perlu mengorbankan rakyat banyak, yang pasti akan kesulitan jika subsidi dikurangi apalagi dicabut.

Pada bagian tulisan ini, saya akan mencoba memaparkan solusi bagi persoalan kelistrikan Indonesia dengan melibatkan masyarakat untuk berperan serta.

Energi Baru Terbarukan

Persoalan di seputar Subsidi Listrik adalah besarnya subsidi yang harus ditangggung negara yang katanya sudah mencapai Rp95,3 Trilyun, hampir mendekati Rp100 Trilyun. Persoalan lainnya adalah PLN sebagai perusahaan penyedia listrik juga mengalami kesulitan dalam menyediakan listrik untuk kebutuhan dalam negeri yang terus mengalami kenaikan setiap tahun antara 9-10%. Dibutuhkan setidaknya pembangkit listrik 5.000 Mega Watt (MW) setiap tahun untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan kebutuhan energi 7-8% pertahun (data Kementeraian ESDM 2013). Investasi yang tidak sedikit dibutuhkan untuk membangun pembangkit-pembangkit tersebut.

Persoalan lain dalam hal kelistrikan ini adalah banyaknya pembangkit PLN yang menggunakan energi bahan bakar minyak, seperti Diesel, sehingga subsidi listrik makin membesar. Padahal sudah semestinya kita beralih pada Energi Baru Terbarukan (EBT)

Sebenarnya sudah lama di negara kita ini menerapkan kebijakan yang mengarah pada penggunanaan EBT secara maksimal. Diantara bukti keseriusan pemerintah mengembangkan EBT adalah dengan adanya DIRJEN yang khusus mengurus soal ini di Kementerian ESDM, yaitu Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.

Sayang, semangat pemerintah ini ibarat nafsu besar tenaga kurang. Banyak keinginan tapi lemah dalam implemenstasi. Banyak pembahasan dari seminar ke seminar tapi tidak cukup kuat niat menerapkan dalam praktek penggunaan energi.

Indonesia sangat kaya akan EBT, sebuah energi yang keberadaannya tidak akan pernah habis dan tersedia secara alamiah di muka Bumi. Diantara energi baru terbarukan tersebut adalah surya (sinar matahri), aliran air, panas bumi, biofuel. biomass, ombak laut, angin, bio gas.

Sebagai negara Tropis, Indonesia dikarunia EBT yang sangat berlimpah yang membuat iri negara-negara lain. Mulai dari sinar matahari yang tidak ada habisnya sepanjang tahun, aliran air di sungai sungai yang berlimpah, panas bumi yang hampir merata ada di wilayah Indonesia, laut yang kaya ombak dan pasang surut, beragam tumbuhan yang dapat menghasilkan biofuel dan banyak lainnya.

Saya ingin mengajak kita melihat pilihan bagi Pemerintah untuk memanfaatkan EEBT yang berlimpah sekaligus menggerakan peran serta masyarakat dalam mengatasi persoalan kekurangan energi. Jika diterapkan dan pemerintah serius mengupayakannya, akan teratasi persoalan Subsidi Listrik sekaligus bisa mulai teratasi persoalan penyediaan Pembangkit listrik yang jumlahnya besar setiap tahun.

Pemanfaatan EBT individu

Dalam tulisan ini saya akan mengusulkan agar pemerintah mendorong masyarakat membuat pembangkit energi mandiri. Masyarakat dilibatkan untuk memanfaatkan EBT di sekitarnya yang keberadaannya melimpah di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Jika PLN di fokuskan untuk membangun pembangkit besar dan menengah yang menghasilkan listrik untuk disalurkan melalui jaringan tegangan tinggi dan menengah, maka masyarakat bisa didorong membuat pembangkit kecil yang disalurkan melalui jaringan tegangan rendah (220Volt).

Jika PLN butuh investasi besar besaran yang didapat dari pemerintah ataupun investor, maka untuk pembangkit yang dibangun masyarakat pemerintah tidak perlu menyiapkan dana, hanya perlu menyiapakan kebijakan yang bisa menyerap listrik hasil produksi pembangkit masyarakat tersebut.

Pembangkit EBT yang dapat dibagun oleh masyarakat saat ini teknologinya sangat mudah didapatkan dan harganya pun tidak mahal.  Mudah dipasang oleh masyarakat awam dan banyak perusahaan yang mampu memproduksi peralatannya.

Pembangkit yang dibangun masyarakat secara pribadi ini tidak perlu berkapasitas besar, dibawah 1MWatt saja, bahkan cukup dengan kapasitas 2 kWatt sampai 3kWatt saja. Yang digunakan untuk kebutuhan sendiri dan dijual ke PLN jika produksi nya lebih besar dari kebutuhan.

Bayangkan dari hampir 60 Juta Pelanggan Rumah Tangga PLN jika 1 juta Rumah tangga saja membangun pembangkit sendiri dengan kapasitas 2kWatt maka akan dihasilkan 2.000 MegaWatt listrik mandiri tanpa perlu pemerintah investasi dan tanpa subsidi. Kapasitas 2.000 Mega Watt tersebut jauh lebih besar dari pembangkit milik PLN yang ada di Paiton (850MWatt)

Pembangkit ini adalah pembangkit skala rumah tangga, yang menggunakan Sinar matahari, air , angin atau EBT lainnya sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik

Berikut skema pembangkit EBT skala Rumah Tangga yang memungkinkan untuk diterapkan.

Dari gambar diatas terlihat, misal sebuah rumah tangga (RT) memiliki salah satu pembangkit (solar cell. angin atau hydro), dimana saat beroperasi pembangkit tersebut akan mensupply kebutuhan listrik untuk RT tersebut.

Jika produksi listriknya lebih besar dari kebutuhan (load) RT, maka arus listrik akan di ekspor ke jala-jala tegangan rendah PLN (220Volt). Tapi jika kebutuhan RT lebih besar dari produksi yang dihasilkan pembangkit maka akan ada arus listrik milik PLN yang diimpor.

Dengan system ini maka kebutuhan listrik RT akan tersedia secara mandiri dengan sumber energi gratis berupa EBT bahkan jika kebutuhan RT lebih kecil dari produksi yang dihasilkan, maka RT bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjual listrik ke PLN.

Skema pembangkit digambar atas adalah skema dengan System On Grid, dimana tidak diperlukan battery untuk menampung listrik yang dihasilkan oleh pembangkit. Seluruh energi di konversi menjadi listrik AC oleh On Grid Inverter, disalurkan ke jaringan RT untuk mengalirkan listrik ke beban yang ada. Jika listrik yang dihasilkan kurang dari kebutuhan maka system akan mengambil (impor) kekurangan dari listrik PLN, sementara jika listrik yang diperlukan berlebih akan dikirim (expor) ke jaringan PLN.

Memanfaatkan EBT Sinar Matahari

Dari gambar diatas, misal kita ambil satu jenis pembangkit saja, misal pembangkit Surya yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi.

14104022001592946459

Dalam system Pembangkit Surya ini, Solar cell menangkap energi dari sinar matahari pada siang hari. Energi tersebut kemudian dirubah menjadi Listrik AC dengan tegangan 220Volt oleh ON Grid Inverter dan disalurkan ke jaringan listrik di Rumah.

Selama siang hari, Panel Sel Surya memproduksi listrik yang dibutuhkan oleh Rumah dan besarnya kapasitas pembangkit disesuaikan dengan rata rata kebutuhan Rumah atau sesuai daya terpasang PLN.

Misal di suatu rumah dengan daya PLN 2.200 watt, dipasang pembangkit surya mandiri dengan kapasitas 2KWatt atau setara output 1,6KWatt disinari matahari selama 4 jam maka akan dihasilkan listrik mandiri dengan daya sebesar 6.400WH untuk kebutuhan Rumah tersebut. Daya sebesar itu cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik pada siang hari, seperti penerangan, Kulkas, TV, dan lainnya.

Selama matahari menyinari solar cell maka listrik akan dihasilkan dan akan di expor ke PLN jika listrik yang dihasilkan tidak seluruhnya terpakai di Rumah tersebut.  Jika sinar matahari tidak tersedia cukup atau malam hari maka rumah tersebut akan mengambil listrik dari PLN.

Jika melihat kebutuhan listrik Rumah tangga yang cenderung rendah pada siang hari, apalagi rumah yang penghuninya tidak banyak menggunakan peralatan listrik siang hari, maka PLN akan mendapatkan tambahan supply listrik dari Rumah Tangga selama siang hari. Tambahan supply listrik ini dapat dipakai PLN untuk disalurkan ke industri atau pelanggan yang membutuhkan.

Bayangkan jika ada 1 juta rumah memakai system pembangkit mandiri ini, akan ada 2.000 MegaWatt listrik siang hari yang bisa membackup kebutuhan listrik PLN dan otomatis PLN dapat mematikan pembangkitnya yang mahal, yang menggunakan diesel sebagai sumber energinya.

Dengan cara ini, pemilik Rumah akan hemat pengeluaran listriknya setiap bulan, selain karena listrik yang dihasilkan sendiri pada siang hari, juga akan hemat dari pengurangan tagihan karena sudah mengexpor atau menjual kelebihan listrik ke PLN pada siang hari.

Bagi PLN, dengan cara ini tidak diperlukan investasi untuk membangun pembangkit sendiri, seluruh investasi di lakukan oleh msyarakat. Dan PLN mendapatkan supply listrik dari kelebihan produksi listrik tumah tangga,

Untuk menerapkan hal ini dibutuhkan regulasi dari pemerintah dan keberanian dari PLN untuk menyesuaikan system nya. Pemerintah harus menyiapkan regulasi agar PLN bersedia membeli listrik dari Pembangkit individu serta mendorong pemakaian smartmeter yang akan memperhitungkan jumlah listrik terpakai dan listrik yang dijual oleh Rumah Tangga atau pembangkit individu.

Disisi PLN diperlukan penyesuaian system administrasi, system pentarifan dan hal teknis lainnya seperti menyiapakan pembangkit respon cepat jika pembangkit kecil tersebut jumlahnya banyak dan terkoneksi dengan jala-jala PLN.

Saya yakin, jika pemerintah serius dalam pemanfaatan EBT yang berlimpah ini, suatu saat pemerintah tidak perlu dipusingkan lagi dengan subsidi listrik, karena listrik yang tersedia menjadi sangat murah dan tidak membebani masyarakat. Disisi lain, masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan membangun pembangkit mandiri.

Notes : Sosialisasi pemakaian Solar Cell dapat semakin digalakkan jika pemerintah memberikan insentive bagi setiap rumah yang membangun pembangkit solar cell mandiri (atau pembangkit EBT lainnya). Misalnya Pemerintah dapat berikan subsidi bagi Rumah Tangga/Kantor yang membeli peralatan solar cell dengan memberikan cash back atau potongan harga.