Dinasti Kepemimpinan di Era Millenial

Menjadi seorang pemimpin yang di pilih merupakan hal yang di jamin oleh UUD 1945.  Dan tercantum dalam pasal 27, pasal 43 dan berbagai pasal lainnya yang menjamin setiap warga untuk dipilih dan memilih. Dan semua itu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, terkecuali hak tersebut telah dicabut  yang ditetapkan oleh pengadilan atas hak dipilih dan memilih karena perbuatan yang melanggar hukum dan telah memiliki hukum tetap.

Dalam hal ini tentu saja, tidak ada batasan kepada siapapun selama seseorang memiliki keinginan untuk dipilih dan memilih. Inilah yang menjadi dasar bagi setiap orang untuk mencalonkan diri menjadi bagian dalam kepemerintahan untuk menjadi presiden, Gubernur, Walikota/Bupati, Kepala Desa dan lainnya.

Pergulatan politik saat ini di banyak di bumbui oleh hal-hal yang tidak baik, yang menyebabkan terjadi gesekan antara masyarakat yang sebenarnya hal tersebut diperbolehkan selama menjunjungi kebenaran dan sportifitas dalam mensuarakan hati nurani dan pilihan. Saat ini masyarakat (khususnya Indonesia) banyak memperoleh kesadaran berpolitik di bandingkan dengan tahun-tahun diera sebelumnya.

Dalam menyambut pemilu serentak di berbagai daerah di tahun 2020, ada hal yang menarik untuk dicermati dan bisa menjadi pembelajaran politik yang baik. Keikutsertaan anak Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan diri sebagai Walikota Solo (Gibran Rakabuming) dan menantu Presiden Bobby Nasution yang mencalonkan diri untuk menjadi Walikota Medan di pemilu serentak di tahun 2020.

Apakah keikutsertaan anak dan menantu Presiden ini bisa dikategorikan sebagai Dinasti Politik?.

Jika memandang siapa pemimpin tertinggi di Negara ini saat ini, bisa dikatagorikan "Iya". Namun bisa juga tidak, karena sudah jelas dalam UUD 1945 bahwa setiap orang dijamin dalam keikutsertaan dalam dipilih dan memilih. Dan ini tidak bisa atau di halangi, semua boleh mencalonkan diri untuk dipilih selama haknya belum dicabut.

Jangan karena masih memiliki hubungan dengan sistem kepemerintahan, hak tersebut di halangi dan dikaitkan dengan isu-isu politik yang tidak baik karena berbeda pilihan atau menjadi bagian dari oposisi pada kepemerintahan saat ini. Jadikan hal ini sebagai pembelajaran politik bagi masyarakat. Jangan dihembuskan hal-hal yang tidak baik karena menjadi lawan politik. Karena semua sudah di jamin oleh UUD 1945.

Namun ada hal lain yang perlu dicermati dalam keikutsertaan anak dan menantu Presiden Joko Widodo dalam pemilu serentak di tahun ini. Apakah ini bisa kemungkinan mereka mencalonkan diri karena memiliki jalan yang sudah pasti mendapat dukungan dari pihak yang selama ini juga mendukung Presiden Joko Widodo untuk menjadi Presiden pada priode ke dua atau karena mereka memiliki kemampuan untuk memimpin. 

Pertanyaan ini yang menjadi perdebatan ditengah masyarakat saat ini. Bagi pendudung Presiden Joko Widodo hal ini dianggap lumrah tapi bagi oposisi hal ini dianggap sebagai pembentukan Dinasti politik (kepemimpinan). Semua tidaklah salah jika hanya sebatas berpendapat, asal jangan menghalangi atau secara sengaja membuat pencalonan anak dan menantu Presiden Joko Widodo digagalkan karena kepentingan pribadi atau kelompok.

Ada hal menarik lainnya, jika atau pencalonan anak atau menantu Presiden Joko Widodo ini bisa di menangkan atau tempat mereka mencalonkan diri memperoleh suara terbanyak dan berhasil menjadi pemenang di tempat mereka mencalonkan diri. Apakah mereka menang karena kemampuan mereka berdua atau karena pengaruh dari Bapak atau Mertua (Presiden Joko Widodo).

Apakah sistem ke pemerintahan akan berjalan sesuai koridor atau tidak. Jika dilihat dalam sistem ke pemerintahan, Walikota/Bupati masih di bawah naungan pejabat lain seperti Gubernur atau setingkat menteri. 

Yang jadi persoalan, apakah ada keberanian dari pihak Gubernur (khusus bagi kepemerintahan satu partai)  atau Menteri ( yang masih menjadi bawahan dan pembantu Presiden Joko Widodo dalam kepemerintahan) berani mengkritik mereka berdua jika adan sesuatu hal tidak berjalan baik ketika mereka memimpin daerah tersebut. Seperti yang dialami oleh Gubernur Anies Baswedan saat ini (ketika mencalonkan diri merupakan lawan politik dari partai yang mendukung Presiden Joko Widodo).

Jikapun harus mengkritik, apakah berani mengkritik di depan masyarakat (pers) atau hanya di belakang saja. Atau bisa juga jika mengkritik hanya untuk sekedar meningkatkan pamor kepemimpinan. Hal ini yang menjadi persoalan di tengah-tengah pembicaraan masyarakat.

Memang jika ini dipersoalkan tidak menjadi masalah, selama pihak Oposisi (yang bersebrangan) bekerja dalam koridor sebagai diluar kepemerintahan atau masyarakat (yang tidak memilih Presiden Joko Widodo pada saat pemilihan Presiden) untuk menjadi pengawas dalam sistem kepemerintahan. Sehingga menjadi tolak ukur akan keberhasilan anak dan menantu Presiden jika berhasil menjadi pemenang menjadi Walikota Solo dan Walikota Medan.

Marilah bersama, bagi para pendukung maupun tidak untuk menjadikan pemilu serentak di tahun 2020 menjadi pembelajaran atau memberi pelajaran berpolitik yang baik. Sehingga masyarkat menjadi cerdas dan tidak terkotak-kotak karena beda pilihan. 

Karena tidak ada satupun di dunia yang selalu sejalan. Ada siang dan malam, panas dan dingin. Tapi kedua tetap berada dalam koridor yang benar sehingga berjalan dan menjadi sesuatu yang tetap dibutuhkan dan berguna, bukan malah menjadi bomerang dan ketiadaan.

Salam Damai....Indonesiaku Jaya