Utang Jokowi 105 Kali Megawati, tapi Mega Jauh Menyejahterakan

Apa indikator dari yang sahih untuk mengukur Trisakti bidang Berdikari bidang Ekonomi?

Penulis mengambil 3 parameter yaitu:

1. Profil Utang (Jumlah, rasio terhadap PDB, keseimbangan primer), sumber data dari DJPPR Kementerian Keuangan dan Bappenas.
2. Penurunan Persentase Penduduk Miskin, sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
3. Penurunan Persentase Pengangguran Terbuka, sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Poin pertama adalah input,mengukur seberapa besar kita "berdiri dengan kaki sendiri" dalam mengelola perekonomian.

Poin kedua dan ketiga melihat output, seberapa besar kemakmuran rakyat yang bisa dicapai akibat pengelolaan perekonomian tersebut.

ini sejalan dengan sila ke lima Pancasila yaitu "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", artinya kemakmuran menjadi tujuan akhir dalam mengelola perekonomian negara sebagaimana cita-cita para Founding Father. 

Dalam buku "Profil Utang Pemerintah Pusat" Edisi September 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, parameter nomor 2 dan 3 yang penulis sebutkan diatas dijelaskan secara gamblang dalam salah satu slide nya dibawah ini.

Intinya harus ada keterkaitan antara Kebijakan Utang bagi Kemakmuran Rakyat.

Latar Belakang Tujuan Pengelolaan Ekonomi (dok DJPU Depkeu Profil Utang Pemerintah Pusat Edisi Sept 2013)

  

Penambahan Utang 

Tabel 2: Profil Utang Pemerintahan Jokowi (DJPPR Kemenkeu)

Dari tabel diatas yang diambil dari rilis DJPPR Kemenkeu "Profil Utang Okt 2017" Utang Pemerintahan Jokowi sudah bertambah Rp 1.258 Triliun (2015 - Sep 2017)

Sedangkan Megawati, dikutip dari rilis DJPU Depkeu "Perkembangan Utang Negara (Pinjaman Luar Negeri & Surat Utang Negara), 2000 –2008" yang di update terakhir pada 30 November 2008, hanya bertambah Rp 12 Triliun saja (2002-2004).