Pembangunan ekonomi esensinya bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia telah meningkat secara signifikan tetapi nyatanya juga berdampak pada peningkatan ketidakmerataan distribusi pendapatan masyarakat, baik antar golongan maupun antar wilayah. Setiap kegiatan pembangunan selalu melibatkan dimensi kewilayahan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus memperhitungkan aspek kewilayahan secara menyeluruh. Pembangunan nasional diarahkan pada tercapainya standar kualitas hidup masyarakat dari segala aspek.
Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pencapaian pembangunan ekonomi dapat diindikasikan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pendapatan per kapita, luasnya lapangan kerja, serta berkurangnya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pembangunan ekonomi menyebabkan pendapatan per kapita penduduk di suatu daerah meningkat dalam jangka panjang. Kegiatan ekonomi dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan masyarakat. Kegiatan ini dapat berupa pengolahan dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah perlu mengembangkan metode dan strategi penguatan ekonomi masyarakat (community economics empowerment). Salah satu metode penguatan ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi berbasis komunitas (community-based economics).Â
Metode ini berfokus pada pengoptimalan sumber daya lokal yang dikelola bersama dengan bertumpu pada kekuatan anggota komunitas dengan asas mutualisme dan kekeluargaan. Ekonomi berbasis komunitas adalah kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada partisipasi, kontrol, dan pemanfaatan potensi lokal oleh masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merata.Â
Dalam hal ini, warga ikut berpartisipasi dalam merencanakan perekonomian mereka. Sistem ekonomi berbasis komunitas bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara mengembangkan potensi dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat dilatih mandiri secara ekonomi dengan potensi mereka tanpa intervensi pihak luar. Pendekatan ekonomi berbasis komunitas perlu diterapkan pada masyarakat Indonesia agar mereka mampu mengolah potensinya semaksimal mungkin.
Penerapan sistem ekonomi berbasis komunitas di Indonesia selama ini masih terbatas pada kalangan tertentu terutama kalangan masyarakat adat. Suasana kekeluargaan dalam sistem pemerintahan masyarakat adat masih terbilang kuat. Kepala suku, pemangku adat, atau pemimpin kelompok mempunyai pengaruh besar pada kehidupan masyarakat setempat. Di sinilah pengembangan sistem ekonomi berbasis komunitas berpotensi tinggi untuk diterapkan. Hingga saat ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkesan belum tertarik untuk mengembangkan sistem ekonomi berbasis komunitas. Pemberdayaan masyarakat melalui sistem ekonomi berbasis komunitas di Indonesia selama ini hanya dilakukan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat dan beberapa perusahaan besar.
Penerapan ekonomi berbasis komunitas harus didahului dengan penelitian yang mendalam. Penelitian mengenai kondisi sosial, ekonomi, demografi, dan geografi daerah setempat harus dilakukan sebelum menerapkan sistem ekonomi berbasis komunitas. Hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan potensi yang cocok untuk dikembangkan di daerah tersebut. Strategi yang dapat diterapkan dalam penerapan ekonomi berbasis komunitas antara lain:
1. Mempertimbangkan potensi masyarakat
Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas seharusnya dimulai dengan mempertimbangkan potensi masyarakat setempat. Fasilitator atau pihak yang memberdayakan sistem ekonomi berbasis komunitas hendaknya menghargai potensi yang dimiliki masyarakat setempat.
2. Memberikan pendampingan secara berkelompok
Pelaksanaan pemberdayaan sistem ekonomi berbasis komunitas akan lebih efektif jika dilakukan dalam sebuah kelompok. Pemberdayaan dalam sebuah kelompok dinilai lebih efektif dengan mempertimbangkan efisiensi serta keterbatasan waktu dan biaya.
3. Memberikan pelatihan khusus
Pihak fasilitator perlu mempertimbangkan usulan masyarakat yang meminta untuk dilakukan pelatihan tertentu di luar program pemberdayaan.
4. Mengangkat kearifan lokal
Fasilitator perlu mengangkat kearifan-kearifan lokal dalam upaya pemberdayaan sistem ekonomi berbasis komunitas. Dalam mempertimbangkan potensi masyarakat, fasilitator perlu mempertimbangkan nilai kearifan lokal masyarakat. Kearifan lokal dapat digunakan sebagai batu loncatan upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah menerima berbagai perubahan dalam proses pemberdayaan.
5. Memberikan bantuan sarana
Sebagai proses awal meningkatkan dan memantapkan kemampuan masyarakat, fasilitator dapat memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana kepada masyarakat meskipun tujuan program pemberdayaan adalah agar masyarakat dapat mandiri.
6. Melaksanakan pemberdayaan secara bertahap
a. Perencanaan
Keterlibatan komunitas sangat diperlukan sebagai pihak yang memahami prioritas kebutuhan masyarakat. Pada tahap perencanaan, fasilitator dapat menerapkan metode PRA (Participatory Rural Appraisal). Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis kondisi, potensi, dan permasalahan masyarakat serta merumuskan trategi pengembangan dan solusinya berdasarkan analisis SWOT. Hal ini bertujuan agar masyarakat mampu menganalisis masalah, mencari solusi, serta membuat rencana untuk komunitas tersebut.
b. Pelaksanaan
Pemberdayaan sistem ekonomi berbasis komunitas diperlukan dalam proses mewujudkan pembangunan agar sesuai perencanaan. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan metode pendampingan serta pengadaan kegiatan untuk memfasilitasi program pemberdayaan. Selain itu, metode yang dapat diterapkan adalah pembinaan dan penyuluhan. Pembinaan dan penyuluhan bertujuan untuk menambah bekal bagi masyarakat sebelum mengolah potensi mereka. Metode ini dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok.
c. Evaluasi
Evaluasi rutin harus dilakukan untuk mengetahui perkembangan penerapan sistem ekonomi berbasis komunitas. Program evaluasi dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan selanjutnya. Jika program pemberdayaan dinilai telah berhasil, tahap berikutnya adalah terminasi yang merupakan pengakhiran seluruh kegiatan pemberdayaan serta penyerahan tugas pendampingan kepada komunitas tersebut.
Sumber
1. Wibawa, R. P., Andriani, D. N. (2017). Strategi Pembangunan Ekonomi Berbasis Komunitas di Kota Madiun. Jurnal Promosi: Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro, 5(2), 68-73.
2. Wibawa, R. P., Andriani, D. N. (2017). Implementasi Sistem Ekonomi Berbasis Komunitas sebagai Metode  Alternatif Pengentasan Kemiskinan dan  Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan pada  Masyarakat Madiun. Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNIPMA.
3. Wiranta, D. N. S. (2015). Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong  Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Peluang dan Tantangan  Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Jurnal Lingkar Widyaiswara, 2(3), 33-50.
4. Yulianto, Y., Darmawan, A., Putri, G. P. (2009). Penerapan Sistem Ekonomi Berbasis Komunitas  sebagai Metode Alternatif Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Indonesia.
