Mohon tunggu...
Ferdinand Anjas
Ferdinand Anjas Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Universitas Bengkulu

Jangan lupa diLike dan diFollow yaaa :):):)

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Dampak Fiskal Ketika Indonesia Menjadi Pemimpin G20

6 Desember 2022   07:46 Diperbarui: 6 Desember 2022   08:09 195
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Indonesia telah menyelesaikan tugas sebagai tuan rumah sekaligus memimpin rapat organisasi mutilateral terbesar di dunia. Sejak dipilihnya Indonesia menjadi tuan rumah pada 1 Desember 2021, Indonesia telah melakukan berbagai pertemuan-pertemuan penting di berbagai bidang dengan negara-negara anggota G20. 

Posisi ini telah membuka berbagai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kiprah Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan bersama dengan saling mendukung terutama dalam pemulihan ekonomi pascapandemi covid-19

Dalam agendanya, G20 berfokus pada tiga agenda, yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital dan ekonomi. Rapat organisasi multilateral ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan pembangunan yang kuat dan berkelanjutan khususnya di indonesia. Dalam KTT G20 pada tanggal 16-17 November 2022 di Bali, Indonesia sebagai pemimpin rapat G20 telah berhasil membangun kesepakatan dan komitmen penting di berbagai bidang.

Saling Mendukung

Dalam bidang ekonomi, negara-negara G20 telah bersepakat dan berkomitmen akan terus menjaga koordinasi dalam melaksanakan kebijakan fiskal dan moneter, serta memandang penting stabilitas sistem keuangan dalam menghadapi tekanan global yang semakin meningkat saat ini.

Dan juga, anggota-anggota G20 menyepakati pentingnya kebijakan moneter untuk fokus dalam menurunkan inflasi, dan kebijakan fiskal untuk membantu kelompok rentan dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sulit. Negara anggota juga memandang pentingnya menjaga stabilitas keuangan meningkatkan produktivitas anggota G20.

Sementara itu, di bidang perpajakan, anggota- anggota G20 telah berkomitmen untuk mengimplementasikan perjanjian tentang paket perpajakan internasional dua pilar G20-OECD (Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan) secara berkelanjutan. Pilar pertama, paket perpajakan internasional G20-OECD terkait perpajakan di sektor digital yang selama ini menjadi salah satu isu sangat tegang di antara negara G20 maupun di seluruh dunia.

Sementara itu, pilar kedua menyangkut perpajakan minimum global untuk perusahaan yang bergerak antar negara yang berpotensi terjadi praktik penghindaran pajak atau tax avoidance dan penggelapan pajak atau tax evasion. Selain itu, pada rapat G20 juga mendiskusikan pajak dan pembangunan, serta transparansi pajak. Dari dua topik pembahasan tersebut, para anggota G20 menggaris bawahi urgensi bantuan teknis dan peningkatan kapasitas melaksanakan kesepakatan dua pilar tersebut, serta mendukung kemajuan yang dicapai dalam penerapan standar transparansi pajak yang disepakati secara internasional.

Dampak Fiskal

Berbagai kesepakatan tersebut memiliki dampak fiskal terutama mempengaruhi perencanaan anggaran negara (APBN) di masa mendatang. Pertama, diperkirakan akan berdampak terhadap pendapatan negara tentang perjanjian paket perpajakan internasional dua pilar G20-OECD. Kedua, pertemuan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian untuk mendiskusikan upaya yang dapat dilakukan G20 untuk mengatasi kerentanan pangan, terutama melalui koordinasi finance-agriculture secara berkelanjutan diproyeksikan akan berdampak terhadap sisi belanja negara dan juga belanja perpajakan (tax expenditure).

Ketiga, implementasi kebijakan terkait net zero policy yang merata dan juga terjangkau bagi negara-negara berkembang dan miskin diperkirakan akan memengaruhi sisi penerimaan perpajakan dan belanja negara. Keempat,  komitmen Pandemic Fund diperkirakan akan berdampak terhadap belanja negara dan pembiayaan anggaran. Kelima, penyelenggaraan FWG diperkirakan akan berdampak terhadap koordinasi fiskal dan moneter.

Dari sisi penyelenggaraan tuan rumah G20 Indonesia, berdasarkan perhitungan pemerintah diperkirakan akan meningkatkan konsumsi domestik sekitar Rp 1,7 triliun dan memiliki kontribusi sekitar Rp 7,4 triliun pada PDB Indonesia. Selain itu, terlibatnya UMKM diperkirakan akan menyerap 33.000 tenaga kerja dan 700.000 lapangan kerja baru. Sektor pariwisata juga akan terdampak positif melalui peningkatan wisatawan mancanegara sekitar 1,8 hingga 3,6 juta wisatawan.

Pada akhirnya, masyarakat berharap berbagai kesepakatan dan proyeksi dampak kerja sama forum multilateral G20 tersebut mampu dan berperan nyata dalam menjawab berbagai persoalan di masyarakat negara-negara anggotanya yang saat ini tengah bergelut dengan kesulitan ekonomi dan resesi yang cukup dalam.

Dalam jangka pendek dan menengah hasil kerja sama G20 diharapkan mempu meningkatkan kesehatan masyarakat, menjaga daya beli, dan mengurangi angka kemiskinan, serta mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tentu saja ini bukan hal yang mudah untuk diwujudkan, namun harus terus diupayakan dengan sekuat tenaga.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun