Tuntutan Sikap GMNI, PMKRI, dan GMKI Sumba Barat Daya

Menuntut pertanggungjawaban oknum anggota DPRD Sumba Barat Daya, oknum anggota TNI, dan oknum lain yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam tindakan kekerasan ini, atas pemulihan kesehatan korban secara fisik maupun mental yang sedang ditanggung oleh keluarga korban.

Menuntut Ketua DPRD Sumba Barat Daya dan Badan Kehormatan DPRD Sumba Barat Daya agar menonaktfkan oknum anggota DPRD Sumba Barat Daya yang sedang menjalani proses hukum sampai mendapatkan keputusan yang inkrah berkepastian hukum tetap.

Menuntut para anggota dewan yang terhormat agar tidak menjadi wakil mavia dan/atau premanis tetapi sungguh-sungguh menjadi wakil rakyat yang berpihak pada masyarakat demi keadilan dan kesejahteraan hidup rakyat.

Menuntut Ketua DPRD agar menindaklanjuti tuntutan ini sebagai aspirasi masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya.

Demikian pernyataan sikap dan tuntutan disampaikan dengan sesungguhnya, semoga pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumba Barat Daya dan Badan Kehormatan DPRD Sumba Barat Daya terus melaksanakan tugasnya sesuai Pancasila dan UUD Tahun 1945 dalam naungan Tuhan Yang Maha Esa.

Tambolaka; 16 November 2020