Jokowi Seorang Liberalis

Masa kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia telah selesai. Saat ini kepemimpinan negara dan pemerintahan dipegang oleh Prabowo Subianto.

Joko Widodo atau yang kerap disapa Jokowi memimpin Indonesia selama dua periode. Beliau menjabat sebagai Presiden ke- 7 Republik Indonesia dimulai pada tahun 2014 hingga 2024.

Selama masa jabatannya sebagai presiden, banyak kebijakan yang telah dibuat oleh Jokowi. Kebijakan yang dibuat dapat berupa kebijakan terkait Pendidikan, urusan dalam negeri, dan juga urusan luar negeri.

Dalam membuat kebijakan terkhusus kebijakan luar negeri, karakter seseorang akan bisa dinilai dari cara ia memutuskan bagaimana negara berinteraksi dengan dunia luar. Seseorang bisa saja bersifat realis dan bisa pula seseorang berkarakter liberalis.

Dalam artikel ini, saya akan mengungkapkan kecenderungan sikap Joko Widodo sebagai seseorang yang liberalis. Kecenderungan ini didapatkan melalui analisa kebijakan – kebijakan terkait dengan urusan luar negeri yang dibuat oleh Joko Widodo.

 Liberalisme

Sebelum masuk kedalam kebijakan – kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Joko Widodo, sebaiknya terlebih dahulu mengetahui tentang liberalisme. Liberalisme identik dengan kebebasan dalam berpikir dan berkespresi yang dibersamai dengan tanggung jawab.

Kemudian apa hubungannya definisi tersebut dengan urusan luar negeri? Dalam hubungan luar negeri atau hubungan internasional liberalisme memiliki definisi tersendiri.

Dalam hubungan internasional liberalism diartikan sebagai sebuah prinsip dasar bahwa manusia memiliki potensi untuk bekerja sama dan menyelesaikan masalah secara damai. Konsep ini menekankan pentingnya demokrasi, perdagangan bebas, dan institusi internasional untuk mengelola perbedaan dan mencegah konflik.

Salah satu prinsip utama dalam liberalisme adalah bahwa kerja sama internasional dapat tercapai melalui perdagangan dan keterhubungan ekonomi. Terdapat konsep bahwa negara yang memiliki hubungan ekonomi saling menguntungkan cenderung menghindari konflik.

Untuk terciptanya keterhubungan ekonomi antarnegara ini bisa dilakukan dengan banyak upaya. Upaya – upaya tersebut dapat berupa keterbukaan terhadap perdagangan bebas, investasi asing, dan keterbukaan kepada kerjasama internasional.

Setelah mengetahui terkait definisi dan konsep - konsep yang ada dalam liberalisme, kita bisa menganalisa beberapa kebijakan yang dibuat oleh Jokowi. Kebijakan yang bisa dianalisa seperti kerjasama Belt and Road Initiative, Keikutsertaan dan Presidensi Indonesia di G20, dan politik diplomasi maritim Indonesia.

Analisa kebijakan luar negeri Joko Widodo

1. Belt and Road Initiative

BRI atau Belt and Road Initiative merupakan sebuah kerjasama besar yang diprakarsai oleh Republik Rakyat China. China memiliki tujuan untuk menghimpun koordinasi kebijakan, membuat jaringan infrastruktur, menciptakan perdagangan tanpa hambatan, dan mempererat hubungan antar negara.

Jokowi tentunya tak ingin menyia - nyiakan kesempatan kerja sama yang ada, terutama jika kerjasama tersebut berkaitan dengan negara adidaya seperti China. Sehingga Indonesia memutuskan untuk ikut serta dalam proyek yang dibuat oleh China ini.

Melalui kebijakan ini Indonesia bekerjasama dengan China untuk membangun banyak infrastruktur yang ada di Indonesia. Salah satu pembangunan infrastruktur dari kerjasama ini adalah pembangunan kereta cepat dengan rute Jakarta - Bandung.

Lantas apakah kerjasama ini bisa dikategorikan sebagai sebuah kebijakan yang bersifat liberal? Apa yang membuat kebijakan ini menjadi kebijakan yang bersifat liberal?

Ya, kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai sebuah kebijakan liberal. Konsep dalam liberal salah satunya yaitu mengedepankan hubungan ekonomi.

Melalui kerjasama ini Indonesia menunjukan keterbukaan terhadap kerjasama internasional. Hal tersebut juga merupakan salah satu cara mengupayakan hubungan ekonomi.

Selain keterbukaan internasional Indonesia juga menunjukan sikap - sikap yang berhubungan dengan konsep liberalis. Seperti keterbukaan terhadap investasi asing dan juga adanya pengurangan peran pemerintah dalam ekonomi.

Keterbukaan terhadap investasi asing ini dapat dilihat melalui bertambahnya angka FDI atau Foreign Direct Investment di Indonesia. Dan pengurangan peran pemerintah dapat dilihat dari pelaku kerjasama lebih banyak berasal dari pihak swasta.

Dengan mewujudkan hal - hal tersebut, kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai kebijakan liberal.

1. Keikutsertaan dan Presidensi Indonesia di G20

G20 merupakan kerja sama multilateral yang di dalamnya diikuti oleh 19 negara utama dan sebuah anggota berupa Uni Eropa. Melalui G20 terjadi komunikasi antara multilateral yang dapat mendorong kepada adanya kerja sama internasional dan penyelesaian masalah global secara kolektif.

Indonesia sendiri bergabung dengan G20 pada tahun 1999. Pada masa kepemimpinan Joko Widodo Indonesia mendapatkan kehormatan untuk menjadi presiden G20 pada tahun 2022.

Sebagaimana yang dapat kita ketahui, melalui G20 Indonesia membuka peluang untuk melakukan kerjasama internasional. Melalui G20 ini pula perdagangan bebas dapat terwujud.

Jika Indonesia telah bergabung sejak 1999, lantas kenapa kebijakan ini bisa menjadi salah satu referensi atau alasan Jokowi dapat dianggap seseorang yang liberalis?

Dengan tetap ikut serta dalam keanggotaan G20 menjadi tanda bahwa Presiden Joko Widodo sepakat dengan adanya forum internasional. Ketersediaan Indonesia sebagai Presidensi G20 pada tahun 2022 juga menunjukan keseriusan Indonesia dalam keikutsertaannya dalam G20.

1. Politik diplomasi maritim Indonesia

Kebijakan ini merupakan sebuah bentuk pemanfaatan wilayah Indonesia yang mayoritas berupa lautan. Melalui kebijakan ini Indonesia berusaha untuk meningkatkan konektivitas maritim Indonesia.

Dengan terkoneksinya maritim Indonesia, hal ini membuka kerjasama internasional dan FDI di Indonesia. Upaya mewujudkan hal tersebut adalah konsep dalam liberalisme

Dengan melakukan konsep - konsep liberalisme seperti mengedepankan keterkaitan ekonomi dan penyelesaian masalah secara damai yang diimplementasikan melalui kebijakan - kebijakn yang disebutkan di atas, dapat diasumsikan bahwa Joko Widodo merupakan seseorang yang liberal.