Dengan mewujudkan hal - hal tersebut, kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai kebijakan liberal.
Keikutsertaan dan Presidensi Indonesia di G20
G20 merupakan kerja sama multilateral yang di dalamnya diikuti oleh 19 negara utama dan sebuah anggota berupa Uni Eropa. Melalui G20 terjadi komunikasi antara multilateral yang dapat mendorong kepada adanya kerja sama internasional dan penyelesaian masalah global secara kolektif.
Indonesia sendiri bergabung dengan G20 pada tahun 1999. Pada masa kepemimpinan Joko Widodo Indonesia mendapatkan kehormatan untuk menjadi presiden G20 pada tahun 2022.
Sebagaimana yang dapat kita ketahui, melalui G20 Indonesia membuka peluang untuk melakukan kerjasama internasional. Melalui G20 ini pula perdagangan bebas dapat terwujud.
Jika Indonesia telah bergabung sejak 1999, lantas kenapa kebijakan ini bisa menjadi salah satu referensi atau alasan Jokowi dapat dianggap seseorang yang liberalis?
Dengan tetap ikut serta dalam keanggotaan G20 menjadi tanda bahwa Presiden Joko Widodo sepakat dengan adanya forum internasional. Ketersediaan Indonesia sebagai Presidensi G20 pada tahun 2022 juga menunjukan keseriusan Indonesia dalam keikutsertaannya dalam G20.
Politik diplomasi maritim Indonesia
Kebijakan ini merupakan sebuah bentuk pemanfaatan wilayah Indonesia yang mayoritas berupa lautan. Melalui kebijakan ini Indonesia berusaha untuk meningkatkan konektivitas maritim Indonesia.
Dengan terkoneksinya maritim Indonesia, hal ini membuka kerjasama internasional dan FDI di Indonesia. Upaya mewujudkan hal tersebut adalah konsep dalam liberalisme
Dengan melakukan konsep - konsep liberalisme seperti mengedepankan keterkaitan ekonomi dan penyelesaian masalah secara damai yang diimplementasikan melalui kebijakan - kebijakn yang disebutkan di atas, dapat diasumsikan bahwa Joko Widodo merupakan seseorang yang liberal.
