Mohon tunggu...
Felix Sevanov Gilbert (FSG)
Felix Sevanov Gilbert (FSG) Mohon Tunggu... Freelancer - Fresh Graduate Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Intern at Bawaslu DKI Jakarta (2021), Kementerian Sekretariat Negara (2021-2022), Kementerian Hukum dan HAM (2022-2023)

iseng menulis menyikapi fenomena, isu, dinamika yang kadang absurd tapi menarik masih pemula dan terus menjadi pemula yang selalu belajar pada pengalaman

Selanjutnya

Tutup

Sosok Pilihan

Cawapres seperti Mahfud MD, Semoga Tidak Menjadi Ban Serep

27 Desember 2023   07:35 Diperbarui: 6 Februari 2024   20:47 152
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Harapan kita semua menyoroti peran Wakil Presiden yang malah terkesan 'AFK' dimana mereka sendiri merupakan dwitunggal jadi satu kesatuan dengan Presiden dalam Pemilihan Umum. Namun kalah pamor bahkan peranan dalam Pemerintahan dengan para pejabat-pejabat yang sebenarnya adalah hasil tunjukan kekuasaan, yaitu Menteri atau Menko. Maka demikian, peran Wakil Presiden apalagi jika tipikalnya adalah seperti Mahfud MD memang tidak boleh disia-siakan kira-kira, karena terus terang bukan hanya secara elektoral saja kita melihat bahwa dia akan memegang atau membantu memperkuat suara pada sebagian elemen, melainkan pertimbangan keberlangsungan kuasa dimana perlu adanya penyeimbang atau pendukung yang melengkapi.

Wakil Presiden jelas akan memegang tampuk kekuasaan dalam delegasi urusan-urusan Pemerintahan yang memang seharusnya diberikan kepada Presiden tapi diarahkan kepada Wapres guna membantu sebagian besar tugas Pemerintahan lainnya. Secara officially bahwa Wapres juga menjadi Pengarah atas Tim/Komite/Badan/Dewan yang dibentuk oleh Pemerintah, spesifiknya sudah berlangsung sejak zaman SBY-JK dan sudah hadir hingga sekarang ini menjadi hukum wajib antara lain sebagai berikut : 

  1. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

  2. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S)

  3. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)

  4. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP)

  5. Dewan Besar Olahraga Nasional (DBON)

  6. Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP)

  7. Komite Nasional Ekonomi & Keuangan Syariah (KNEKS)

  8. Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)

  9. Dewan Kawasan Aglomerasi Jabodetabek (DKAJ)

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosok Selengkapnya
Lihat Sosok Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun