Mohon tunggu...
Felix Sevanov Gilbert (FSG)
Felix Sevanov Gilbert (FSG) Mohon Tunggu... Freelancer - Fresh Graduate Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Intern at Bawaslu DKI Jakarta (2021), Kementerian Sekretariat Negara (2021-2022), Kementerian Hukum dan HAM (2022-2023)

iseng menulis menyikapi fenomena, isu, dinamika yang kadang absurd tapi menarik masih pemula dan terus menjadi pemula yang selalu belajar pada pengalaman

Selanjutnya

Tutup

Analisis Artikel Utama

Mahfud MD, Ketika Urusan Ekonomi Diurai dengan Kacamata Hukum

23 Desember 2023   08:26 Diperbarui: 6 Februari 2024   20:46 1248
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan gagasannya saat debat calon wakil presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay via kompas.com)

Ini tidak akan tuntas, spesifiknya seperti oknum penegak hukum, pelayanan publik atau Ormas yang suka buat onar. Bayangkan saja, sekalipun masyarakat bergaji mapan, daya beli mereka berkurang karena ada 'kutipan'.

Kemudian mau masuk kerja ada 'kutipan', mau buka lapak or usaha ada 'kutipan' kemudian mau belanja pun atau keluar duit sekali lagi ada 'kutipan'. Jadi bagaimana uang bisa berputar maksimal jika ada potongan yang inefisien dan ini akarnya Korupsi.

Memang to be fair, mungkin Mahfud MD juga lemah dalam memaparkan karena dia lebih pada tanggungjawab sebagai akademisi, sebagai dosen dimana terlalu muluk-muluk dan memang teoritis juga. 

Ada sisi dia menjawab pertanyaan panelis dengan sistemik tapi memang membuka cakrawala, meskipun pastinya akan banyak memakan waktu sekali. 

Makanya pada saat sesi tanggapan dia lebih banyak bertanya daripada berpandangan. Semisal soal ekonomi digital, yang rawan disalahkan. 

Memang seharusnya soal ini akan banyak narasi-narasi yang maju kedepan seperti peningkatan literasinya sampai teknologinya tapi Mahfud seakan membuka pandangan bahwa yang sudah ada saja masih belum selesai, ternyata perkara aturan main seperti Pinjol. 

Pinjol yang tidak bisa ditegakkan dan ditertibkan karena algoritma dan ini masalah perdata sehingga tidak maksimal, disamping Muhaimin menjawab soal literasi keuangan dan digitalisasi di kalangan anak muda.

Gibran menjelaskan Solo Technopark sudah ada sekolah atau kursus Cybersecurity. Mahfud akhirnya menanggapi bahwa semuanya sudah dipikirkan dan dikolaborasi saat dia Menko Polhukam sekarang ini.

Tapi memang Mahfud juga akan terlalu lemah terhadap istilah baru, semisal CCS atau Carbon Capture Storage yang sebenarnya berorientasi pada emisi karbon yang harus ditangkap dan diserap.

Hanya saja bukan dalam konteks membela sebenarnya sama halnya ketika Gibran menanyakan kepada Muhaimin soal SGIE atau State Global Islamic Economy atau Indikator Ekonomi Syariah dimana sebenarnya ini akan jadi portofolio seorang Wapres karena dia juga adalah Pengarah di KNEKS (Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah). 

Sebenarnya soal CCS sendiri Mahfud vs Gibran ada miskomunikasi, maka jawabannya akan berbeda. Kalo Soal SGIE, begitu ada sesi klarifikasi dan penjelasan mudah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun