Mahfud MD, Ketika Urusan Ekonomi Diurai dengan Kacamata Hukum

Menyimak debat tadi malam saya merasa bahwa Mahfud MD memang menjelaskan semuanya tidak jauh-jauh dari teorinya secara hukum. Sekalipun beliau mungkin akan paham mengenai isu ekonomi baik makro maupun mikro, namanya juga Kabinet. 

Kalau Prof Mahfud tidak ikut rapat di Kantor Wapres, dimana sebenarnya posisi Menko Polhukam juga merupakan sosok pengarah disamping Ketua Pengarah terhadap TPIP atau Tim Pengendali Inflasi Pusat.

Pastinya data-data ekonomi akan menjadi makanan sehari-hari yang akan menjadi pengamatan seorang Mahfud MD, belum lagi di Kantor Presiden urusan dengan Investasi soal Ratas tentang ini dimana tidak hanya bersama Menkomarves atau Menko Perekonomian saja, melainkan ada Menko Polhukam yang membuktikan bahwa urusan ekonomi juga harus diurai dengan sistemik.

Baca juga: Mahfud MD: Sosok 3 Pilar Politik, 3 Presiden, Akankah Kuda Hitam Menjadi Putih?

Ini soal kepastiannya yaitu kemudahan berusaha dan jaminan bahwa tidak akan terganggu. Memang, banyak yang memikirkan bahwa Mahfud akan cenderung lari malah bahas hukum. 

Padahal, sebenarnya Mahfud (dalam konsep obyektif saya) menegaskan bahwa semua konsistensi akan sia-sia jika 'dalaman'nya tidak ditertibkan. Apa? Hukumnya juga, aturan mainnya juga yang mana masih banyak celah untuk korupsi.

Pengantar Mahfud MD selama 4 menit sepertinya kalau menurut pengamatan saya terkesan akan membahas atau menyinggung soal narasi Muhaimin Iskandar yang belum lama kampanye di Kabupaten Bekasi.

Baca juga: Keramatnya Seorang Papan Dua: Paling Dicari namun Paling Dilupai

Beliau mengatakan bahwa yang terjadi di Kabupaten Bekasi ketika investasi tumbuh banyak ditandai munculnya banyak mall, namun banyak masyarakat Kabupaten Bekasi dompetnya tipis sehingga tidak bisa bela beli. 

Sebenarnya ini masalah sangat struktural sekali, bukan karena miskin. Sebenarnya konteks di Kabupaten Bekasi, yang notabene kawasan industri, masyarakat tidak mungkin tidak punya kerjaan dan tidak mungkin gajinya kecil toh Kabupaten ini UMR terbesar se Indonesia Raya. 

Baca juga: Gagasan KTP Sakti Ganjar: Bukan Barang Baru, tapi Formula Selaras

Ternyata ada inefisiensi, ada celah ketimpangan dimana sebenarnya roda ekonomi itu bocor. Karena apa? Korupsi. Mahfud menjelaskan bahwa dari darat, laut dan udara, kemudian dari sektor kecil dan besar ada korupsi. Proses awal hingga akhir ada Korupsi. 

Jika semua aturan main sudah diset memberi celah korupsi, dalam hal ini cost yang tidak perlu dan larinya ke ICOR pula.