Mohon tunggu...
Felix Sevanov Gilbert (FSG)
Felix Sevanov Gilbert (FSG) Mohon Tunggu... Freelancer - Fresh Graduate Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Intern at Bawaslu DKI Jakarta (2021), Kementerian Sekretariat Negara (2021-2022), Kementerian Hukum dan HAM (2022-2023)

iseng menulis menyikapi fenomena, isu, dinamika yang kadang absurd tapi menarik masih pemula dan terus menjadi pemula yang selalu belajar pada pengalaman

Selanjutnya

Tutup

Politik

Untuk Presiden Berikutnya: Kurangi Jabatan Wamen., Wamen Secukupnya Saja

9 Agustus 2023   16:05 Diperbarui: 9 Agustus 2023   16:06 137
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga. 

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, Alue Dohong. 

Wakil Menteri Hukum HAM, Edward Omar Sharief Hiariej. 

Wakil Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo. 

Wakil Menteri Tenaga Kerja, Afriansyah Noor. 

Wakil Menteri Komunikasi Informatika, Nezar Patria. 

Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Dasuki. 

Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi, Paiman Raharjo. 

Wakil Menteri BPN, Raja Juli Antoni.

Mayoritas dipilih oleh karena kedekatan dan faktor 'bagi-bagi kursi' maka sangat disayangkan tidak tercipta duet teknokratis melainkan duet 'main aman' secara politis saja dimana sebenarnya tidak terlalu berguna peran tersebut yang bahkan malah jadi tambahan beban kepada Menteri yang bersangkutan. Usul konkrit saya, sebaiknya memang posisi Wakil Menteri direduksi (bukan dihilangkan karena di UU sudah diatur, dan secukupnya saja) cukup 5. Apa itu? Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Pertahanan. Mengingat portofolio tersebut bebannya memang terkenal sangat besar dan berat sekali sehingga butuh balancing antara peran Menteri yang dibantu Wakil. Tapi untuk BUMN, cukup 1 saja. Kira-kira skenario yang diharapkan adalah seperti ini sebenarnya :

  1. HALAMAN :
    1. 1
    2. 2
    3. 3
    Mohon tunggu...

    Lihat Konten Politik Selengkapnya
    Lihat Politik Selengkapnya
    Beri Komentar
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun