Timbang-Timbang Menkomarves, Posisi 'Setengah Dewa', Dambaan Pasca Pilpres

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Bisa terlihat pula di huruf i ada tugas direktif yang diberikan Presiden didelegasikan kepada Menkomarves yaitu tugas-tugaa dalam tim atau komite dsb yang notabene Ex-Officio berbasis dengan penyelesaian program strategis Pemerintah secara multidimensional semisal (bisa terlihat di foto). 

Penugasan Presiden kepada Menkomarves Ex Officio (Foto by Screenshot Youtube DPR RI/Rapat Menkomarves Banggar DPR)

Foto diatas belum termasuk penugasan ketika dia menjadi Ad Interim waktu Menteri ESDM diganti karena dwikewarganegaraan, Menhub yang karena Covid-19 dan Menteri KKP waktu kena OTT.  Atau tugas tertentu yang sebenarnya tidak diatur dalam regulasi namun cuma bersifat arahan juga dimana terkadang seperti yang terbaru ini soal Pengadaan KRL yang mana buntu antara KRL Inka atau Impor dimana terjadi bottleneck karena banyak armada pensiun sehingga Rakortas diselesaikan oleh Menkomarves yaitu LBP. 

Ibaratnya 'tangan kanan' Presiden benar-benar bekerja dengan baik bahkan bisa selesai dengan holistik dan terintegrasi alias sampai tuntas. Meskipun memang apapun yang dilakukan juga cenderung diluar nalar sekalipun tapi sosok Luhut Binsar Pandjaitan yang memegang tugas selalu bersih. Clean and Clear. Tentunya dengan perkuat koordinasi pula bukan tidak mungkin dengan entitas non Negara maupun Internasional dimana jaringan seorang Menkomarves apalagi personally seorang Luhut Binsar Pandjaitan sudah tidak diragukan lagi lha wong sejak zaman Gusdur dia sudah benar-benar berpengaruh tentu dikenal khalayak luas. Semua terpana kepadanya oleh karena kegigihannya dan responsivitasnya menaungi semua. Bayangkan jaringannya bukan hanya Konglomerasi lagi, bahkan Kepala Negara sekalipun.

Dengan demikian jelas sekali dan bisa dianggap sebagai sebuah kewajaran kalau tugas-tugas yang diberikan berbasis proyek maupun Ex Officio yang dinilai 'basah' tersebut menjadi incaran semua politisi yang bersimpuh kepada Presiden siapapun itu kalau memang posisi Wakil Presiden tidak berhasil diemban. Bahkan lebih-lebih Wakil Presiden sepertinya. Apalagi ini jabatan given alias penunjukkan begitu saja atas hak prerogatif Presiden bukan susah-susah sang Menko harus turun langsung dalam kontestasi dan dipilih oleh rakyat layaknya Presiden dan sepaket dengan Wapres. 

Menko sendiri bertanggung jawab kepada Presiden bahkan bukan tidak mungkin mereka sendiri sudah berdiri bak Presiden karena mereka juga berkenan untuk mengawal regulasi di tingkat Kementerian wabil khusus yang termasuk dalam koordinasinya. Dimana jika ada Permen yang bermasalah, meski memang semua Permen harus mendapatkan perkenan tertulis dari Presiden melalui Seskab tapi jika ditengah jalan mengalami kendala bisa diveto langsung alias dibekukan regulasi ini oleh Menko atas delegasi dari Presiden sendiri, Menko apapun itu tidak terkecuali Menkomarves yang benar-benar bidang lingkupnya lebih luas. Makanya siapapun yang akan memegang portofolio ini tentunya sangat berkuasa sekali dalam penentuan kebijakan dalam Pemerintahan bahkan sudah bisa dipastikan siapapun yang memegang benar-benar dipercaya penuh oleh Presiden atas dasar kehandalannya mengendalikan berbagai dinamika atau isu yang ada alias multitasking. Meski sebenarnya Menko lain tak kalah kompleks juga namun Menkomarves sebagai 'Portofolio Sultan' karena lintas direktif yang luas lebih Spesial.

Mengingat sebenarnya jabatan ini adalah jabatan 'hadiah' sekaligus 'kompensasi' atas jasa Presiden kepada seseorang tersebut. Sama-sama tahu lah seorang Luhut Binsar Pandjaitan seperti apa dengan Presiden Joko Widodo bahkan jauh sebelum Joko Widodo bisa sehebat sekarang saat masih di Surakarta. Memang Luhut adalah senior, maka demikian secara politis jelas bahwa Luhut punya andil membesarkan seorang Jokowi sama halnya dengan Prabowo waktu di DKI dan Mega sendiri sebagai Ketua Partai. 

Jadi kurang lebih ada gambarannya bahwa sosok Menkomarves adalah 3 bahkan 5 tokoh berpengaruh di lingkaran Presiden (biasanya 3 dan 4 itu jadi Mensesneg dan Seskabnya karena di dalam Istana). 

Kompensasinya jelas, dimana dahulu Luhut Binsar Pandjaitan digadang-gadang menjadi Wakil Jokowi di 2014, urung karena beliau non Muslim dan non Jawa (double minority) dan Jokowi masih awam di Nasional sehingga Wapresnya harus pengalaman maka dipilihlah Jusuf Kalla yang pernah di zaman SBY dan LBP sendiri maklumi dan memang harus seperti itu. Begitu juga di periode kedua, hanya saja perkara dalam rangka memenangkan basis pemilih tertentu dan juga dibutuhkan senioritas dalam ketokohan atau faktor lain yang jelas sekali adalah subyektivitas dari masing-masing pengusung yang mana kita tahu Wapres dimana-mana bukan pandangan dari Capresnya saja namun kesepakatan dari semua pihak yang 'mengangkat' siapapun itu Capresnya. 

Ya dipilih seorang Ma'ruf Amin untuk jadi Wapres, yang tadinya Mahfud MD pun diberikan 'kompensasi' yang sama atas kesabarannya kepada Jokowi dan para pendukungnya yaitu sebagai Menko Polhukam. Tak kalah strategis dengan Menkomarves. Jadi tak masalah, jika keduanya lebih-lebih LBP tidak menjadi Wapres dan dari situ kita paham apalah arti jabatan seorang Wapres kalau jadi Menko pun tidak kalah bahkan jauh lebih strategis daripada seorang Wapres sekalipun.