Mohon tunggu...
Felix Sevanov Gilbert (FSG)
Felix Sevanov Gilbert (FSG) Mohon Tunggu... Freelancer - Fresh Graduate Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Intern at Bawaslu DKI Jakarta (2021), Kementerian Sekretariat Negara (2021-2022), Kementerian Hukum dan HAM (2022-2023)

iseng menulis menyikapi fenomena, isu, dinamika yang kadang absurd tapi menarik masih pemula dan terus menjadi pemula yang selalu belajar pada pengalaman

Selanjutnya

Tutup

Healthy

Belajar Menjadi Kritis dan Kreatif : Andaiku Jadi Kepala Satgas Covid-19

11 Juni 2021   22:05 Diperbarui: 11 Juni 2021   22:08 109
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Kesehatan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Schantalao

5. Memperkuat Aplikasi seperti PeduliLindungi sebagai Kewajiban Masyarakat di New Normal

Sebenarnya ini menjadi lumrah dimasa pandemi, yang mana masyarakat harus real time atau up to date melaporkan kondisi mereka utamanya dalam situasi pandemi sekarang ini. Kita harus tegaskan sekali lagi bahwa kesadaran dari bawah adalah kunci, maka demikian Masyarakat diminta untuk mau mengunduh sebagai Kewajiban seperti di Negara lain bukan hanya untuk Isolasi melainkan kemanapun yang menjadi titik kerumunan. Dimana setiap titik akan ada QR Code atau Mekanisme harus wajib Scan PeduliLindungi, kalau tidak bisa mudahnya KTP dan No Telp demi memudahkan Contact-Tracing, selanjutnya ditukar oleh gelang penanda. Bila melanggar perlu dikenakan denda, karena tidak mau transparan terhadap upaya penanganan Pandemi, bisa uang bahkan kerja sosial.

6. Memberi Ruang bagi masyarakat untuk Tes Mandiri di Rumah sekaligus Menekan Harga.

Daripada repot tes di layanan kesehatan, mengeluarkan banyak biaya bahkan belum tentu cepat sehingga stereotipnya Covid-19 adalah Bisnis. Lebih baik berikan saja kemudahan masyarakat untuk mau Tes Mandiri berbasis Keluarga atau Lingkungan secara Gratis. Jika PCR, TCM, atau Saliva harus berbasis Lab dan Faskes dengan APD. Kita berikan saja kemudahan mereka untuk Antigen dan Genose untuk diperjualbelikan (Antigen lebih praktis). Diperjualbelikan di pasaran, bahkan dapat Diskon untuk pemegang BPJS Kelas III dan PBI, perlu proses edukasi dan juga kooperatif sehingga ketika Positif mereka segera datang ke Faskes untuk ditangani. Imbasnya, Produksi harus digenjot dan kewenangan Pemerintah memberikan modal sekaligus subsidi agar berjalan.

7. Melakukan Integrasi Data Terpadu secara lengkap dan Real-Time (Big Data) Covid-19 serta Detil.

Seringkali kita dihadapkan pada pelaporan yang kadang berbeda, kadang cepat atau lambat bahkan berpotensi dimanipulasi dan tidak memenuhi kaidah transparansi. Maka demikian, saya mengajak kepada pakar kesehatan hingga IT untuk berkolaborasi memberikan formulasi secara komputer/digital tentang Kondisi Covid-19 bahkan terpadu dengan Data di Daerah sehingga tidak saling tumpang tindih melainkan selaras. Bahkan aksesnya sangatlah dipermudah, manakala ada pengumuman tentang peningkatan kewaspadaan informasinya sudah ada bahkan akurat. Pendekatannya adalah lebih pada Teknokratis dan kemanusiaan jangan terlalu kaku ala Birokrasi sehingga penanganan juga mudah : Mulai dari Konfirmasi, Meninggal, Sembuh, Zonasi/Kluster, Jadwal Test, atau Informasi relevan lainnya. Bekerjasama dengan Kemenkominfo, Kemendagri, BPK dan juga Polri supaya ada pengawalan didalamnya.

8. Merombak Susunan Satgas Daerah (Unsur Teknokratis, Kepala Daerah hanya Pengarah saja)

Seringkali bilamana Satgas atau Instansi apapun dikepalai oleh Pejabat Politik tentu orientasinya akan politis sehingga perlu ada perubahan dikhawatirkan terjadi singgungan bahkan saling mengacu pada kepentingan tertentu. Kepala Daerah sama halnya Menteri dan Presiden hanya di Dewan Pengarah, isi Satgas adalah sosok independen dan kredibel. Tidak boleh diintervensi sehingga apapun keputusannya semua berdasarkan pada kaidah jelas, misalkan dari Unsur Paramedis seperti IDI hingga Akademisi yang ahli dibidangnya, umumnya Epidemologis bahkan tidak terkecuali Tokoh Masyarakat yang jelas bukan Unsur Forkopimda sekalipun., mereka cocok sebagai pengarah tapi bukan pelaksana sehingga apapun keputusannya tidak bisa diganggu gugat. Mekanisme Anggaran juga langsung terpusat dari APBN secara umum (koordinasi Kemenkeu), APBD hanya penopang bukan unsur utama sebagai tanda bebas Intervensi dan mengacu pada Keadilan Tindakan.

9. Membangun Sentra Vaksinasi secara Mobile jemput Bola berbasis Rumah dan Lingkungan

Vaksinasi juga merupakan sebuah tantangan sekaligus harapan tersendiri yang tidak boleh dipisahkan. Banyak sekali masyarakat khususnya Lansia yang belum terjangkau dengan Vaksinasi sehingga menjadi harapan bahwa bukan mereka yang menjangkau sebaiknya Negara menjangkau mereka yang susah. Gratis jangan dijadikan alasan pelayanan ala kadarnya, situasi sekarang menuntut kita untuk berbenah sehingga kita bisa maksimal bahkan survive. Terobosan yang dimaksud adalah seperti Mobile Test yaitu Truk atau Bus, begitu juga Vaksinasi  yang bisa menjangkau kawasan Pedesaan bahkan Pelosok tidak terlepas dari peran Dokter juga yang menembus pelosok dan minim layanan kesehatan, selain sosialisasi juga digencarkan. Jika tidak bisa, Mobil Vaksin standby di desa, Dokter atau Mantri datang langsung door to door untuk vaksinasi.

10. Mengoptimalkan Penanganan Kesiapsiagaan bukan berdasarkan pada Zonasi Wilayah

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Healthy Selengkapnya
Lihat Healthy Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun