Persoalan wacana intervensi pemerintah agar ikut berperan dalam menertibkan konten-konten yang ada dalam dunia digital, nampaknya seperti solusi yang belum begitu masuk dalam kacamata saya. Hal ini karena aturan main perkontenan dunia digital seharusnya berbeda dengan televisi. Sebaliknya, konten pertelevisian harus diatur ketat oleh pemerintah lantaran frekuensi yang digunakan oleh industri televisi merupakan milik publik. Sehingga pemakaiannya harus menguntungkan masyarakat seluas-luasnya.
Dalam pandangan saya, seorang konten kreator digital tidak memiliki kewajiban untuk menguntungkan audiencenya. Hal ini karena media digital bukan merupakan hak milik publik. Sebut saja platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Mereka memiliki aturan main sendiri yang dikenal sebagai 'Community Guidelines'. Sehingga skenarionya adalah apabila suatu konten telah tayang di suatu platform digital, maka seharusnya konten tersebut telah lolos seleksi yang tertera. Jikapun 'kecolongan', berbagai platform dapat mengatasinya dengan mekanismenya masing-masing.
Sebuah pilihan konten yang kian beragam akan menjadi suatu ancaman jika kita tidak menyikapinya dengan cara yang tepat. Bagi gue, strateginya simple. Kita tidak boleh mempunyai pendirian seperti air diatas daun talas. Alih-alih kita harus 'memperkaya' wawasan agar tidak mudah terjerumus kedalam suatu pemikiran yang membawa dampak negatif bagi moral. Selain itu, kita harus mulai mawas diri dalam memilih konten-konten yang 'bijak' bagi diri kita sendiri. Karena ingat, dunia digital memiliki previlese untuk memberikan pilihan kepada kita sendiri sebagai konsumen. Jika kita tidak pas dengan konten yang bersangkutan, maka tinggalkan.
