Menurut College Board, selama 30 tahun antara 1991 s.d. 2022, biaya kuliah rata-rata meningkat lebih dari dua kali lipat, dari US$4,160 menjadi US$10,740 untuk Perguruan Tinggi Negeri dan dari US$19,360 menjadi $38,070 untuk Perguruan Tinggi Swasta, setelah disesuaikan dengan inflasi.
Ekonom AS, Furchtgott-Roth mengutarakan bahwa: Dengan hampir tidak adanya batasan jumlah pinjaman yang dapat dipinjam mahasiswa, sekarang, sekolah dapat mengenakan biaya sebanyak yang mereka inginkan. Ketika sebuah keluarga mencapai batas maksimum pinjaman pelajar federal, mereka kemudian beralih ke pinjaman swasta dengan bunga yang lebih tinggi dan ini menjadi masalah yang serius.
Pinjaman Mahasiswa berbasis Penghasilan
Skema pinjaman yang berbasis penghasilan dinilai dapat mengatasi masalah gagal bayar. Dalam skema ini, besaran cicilan pinjaman bergantung pada penghasilan yang diterima mahasiswa setelah lulus dan bekerja serta memperoleh penghasilan pada level tertentu. Skema ini mulai diperkenalkan di AS pada tahun 1994, dengan nama Income-Contingent Repayment.
Program ini ditujukan untuk membantu peminjam yang menghadapi kesulitan dalam melunasi pinjaman federal, dengan limitasi waktu pembayaran angsuran hingga 20-25 tahun.
Artinya, apabila lulusan pendidikan tinggi tidak bekerja atau bekerja dengan penghasilan yang rendah sehingga tidak dapat melunasi pinjamannya setelah mengangsur selama 20 hingga 25 tahun, maka sisa pinjaman akan dianggap lunas.
Program ini menjadi lebih populer dan lebih terstruktur setelah reformasi pinjaman mahasiswa yang signifikan di tahun 2009. Departemen Pendidikan AS meluncurkan program Income-Based Repayment (IBR) Plan yang memberikan opsi pembayaran berdasarkan penghasilan kepada peminjam federal.
Program-program lainnya seperti Pay As You Earn (PAYE) dan Revised Pay As You Earn (REPAYE) diperkenalkan pada tahun-tahun berikutnya untuk memberikan opsi pembayaran berdasarkan penghasilan yang lebih terjangkau dan fleksibel.
Disusun oleh Febrianto Dias Chandra , ASN Kementerian Keuangan. Opini penulis tidak mewakili kebijakan institusi Kementerian Keuangan. Disarikan dari berbagai sumber.
