Awal Mula Kebijakan
Sebagian besar negara-negara di dunia menerapkan biaya pendidikan tinggi (biaya kuliah) bagi warga negaranya. Hanya sedikit negara di dunia yang menerapkan biaya pendidikan tinggi secara gratis. Perlu dicatat, pendidikan tinggi gratis berarti setiap mahasiswa memang tidak perlu membayar biaya pendidikan, namun biaya untuk menjalankan pendidikan tinggi akan menjadi beban bagi pembayar pajak.
Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang juga menerapkan biaya pendidikan tinggi dan tidak seluruh warga negara AS dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.
Untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi warga negaranya, pada tahun 1958 Pemerintah Federal AS memperkenalkan skema pinjaman mahasiswa (pinjaman untuk membiayai pendidikan tinggi) berdasarkan Undang-undang Pendidikan Pertahanan Nasional.
Penerapan kebijakan ini tidak terlepas dari suasana Perang Dingin AS-Soviet, sehingga program ini masih dibatasi untuk studi tertentu di bidang sains, matematika, dan teknik.
Sepuluh tahun berselang, Pemerintah Federal AS kemudian menerbitkan Undang-undang Pendidikan Tinggi (Higher Education Act) di tahun 1965 sehingga pinjaman mahasiswa dapat berlaku untuk berbagai bidang studi.
Dalam Undang-undang ini, pemerintah AS memperkenalkan program pinjaman federal, Guaranteed Student Loan (GSL). Pinjaman ini meniru konsep mortgage (pinjaman dengan agunan) dimana pemerintah federal yang menjadi penjamin. Apabila terdapat warga negara yang tidak dapat melunasi pinjaman, maka pemerintah yang akan melakukan pelunasan pinjaman.
Dengan diperkenalkannya GSL di tahun 1965, pinjaman mahasiswa meningkat dengan cepat. Masalah mulai timbul ketika sejak tahun 1970an, Perguruan Tinggi di AS mulai meningkatkan biaya pendidikan.
Meningkatnya Biaya Pendidikan dan Lahirnya Skema Private Student Loan
Revisi Undang-undang Pendidikan Tinggi di tahun 1972 menghasilkan Asosiasi Pemasaran Pinjaman Mahasiswa, Sallie Mae. Sallie Mae kemudian menawarkan skema Private Student Loan (PSL).
